Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk menindak tegas pejabat negara yang terbukti melanggar undang-undang dan tidak memiliki kompetensi yang memadai. Dukungan ini mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab besar untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar undang-undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," ujar Toha.

Lebih lanjut, Toha menjelaskan bahwa pejabat negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang berlaku. Kepatuhan terhadap konstitusi merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Integritas, profesionalisme, dan ketaatan terhadap Pancasila serta UUD 1945 menjadi pilar penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat.

"Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," tegasnya.

Toha juga menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada pembangunan bangsa dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya praktik penyelewengan, manipulasi, dan korupsi yang dilakukan oleh elite bangsa, terutama para wakil rakyat. Hal ini disampaikannya dalam pengarahan pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri.

"Terutama mereka-mereka yang pegang jabatan jabatan penting sebagai wakil rakyat sebagai utusan rakyat dan sebagai mandataris rakyat, saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan," ungkap Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk melakukan perbaikan diri dan sistem, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang menolak untuk berbenah dan membersihkan diri dari praktik-praktik korupsi dan penyimpangan lainnya.

"Saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang -Undang Dasar akan kita tindak," tegas Presiden Prabowo.