Pemerintah Provinsi Jakarta mengambil langkah antisipatif terkait penyelenggaraan job fair. Belajar dari pengalaman membludaknya pencari kerja pada acara serupa di Bekasi, Pemprov DKI Jakarta kini menerapkan strategi khusus dalam mempublikasikan job fair yang akan diselenggarakan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terlalu gencar mempromosikan acara job fair secara besar-besaran.

"Kami menangani urusan job fair ini dengan serius. Alasan mengapa kami tidak mempublikasikannya secara besar adalah karena kami ingin memastikan bahwa mereka yang datang benar-benar memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kami mengupayakan adanya link and match, sehingga peserta dapat langsung bekerja," ujar Pramono usai acara pemutihan ijazah di Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2025).

Menurut Pramono, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Namun, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara pekerjaan yang ditawarkan dengan kemampuan para pelamar. Oleh karena itu, publikasi job fair tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Lebih lanjut, Pramono mencontohkan pengalaman saat pendaftaran Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang juga mengalami lonjakan pendaftar. Ia memastikan bahwa hasil seleksi PPSU akan segera diumumkan.

"Pendaftaran PPSU kemarin membludak, dan dalam waktu dekat akan segera kami umumkan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana membuka lowongan untuk posisi pemadam kebakaran (Damkar). Namun, berbeda dengan publikasi job fair secara umum, informasi lowongan Damkar ini akan disebarkan secara terbatas, yaitu hanya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol jumlah pelamar dan memastikan proses rekrutmen berjalan efektif.

"Untuk Damkar, kami akan segera membuka lowongan. Kami sudah menyepakati kuota kurang lebih 1.000 hingga 1.100 personel. Sementara itu, job fair akan terus berlangsung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Saya pribadi tidak ingin acara-acara seperti ini terlalu diekspos, karena ini adalah tanggung jawab kami untuk membantu warga mendapatkan pekerjaan," tegas Pramono.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kejadian sebelumnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana sebuah job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada 27 Mei 2025 lalu menjadi ricuh akibat membludaknya pencari kerja. Video yang beredar di media sosial menunjukkan para pencari kerja berebut untuk memindai kode QR demi bisa melamar pekerjaan. Suasana yang awalnya tertib berubah menjadi kacau balau akibat desakan dan dorongan dari peserta yang lain.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa insiden tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah dalam penyelenggaraan job fair di masa mendatang.

"Jika terjadi kasus seperti ini, tentu kita berharap ke depannya bisa lebih baik. Ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan koordinasi dan pembinaan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan di provinsi," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).