Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil langkah proaktif untuk menjaga ketersediaan darah di wilayahnya. Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, telah mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perbankan di Kota Lhokseumawe untuk berpartisipasi dalam program donor darah rutin.

Inisiatif ini tertuang dalam Surat Edaran bernomor 904/7/SE/2025, yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi kekurangan stok darah di Kota Lhokseumawe. Dalam keterangannya, Sayuti Abubakar menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan darah yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan. Program donor darah ini dijadwalkan berlangsung secara berkala setiap tiga bulan.

Menurut surat edaran tersebut, pelaksanaan donor darah dapat dilakukan di lingkungan kerja masing-masing instansi atau langsung di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lhokseumawe. Pemerintah kota juga menghimbau seluruh rumah sakit di Lhokseumawe untuk memprioritaskan pengambilan darah dari UDD PMI yang berlokasi di Jalan H Ramli Ridwan, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti.

"Dengan keberadaan Unit Donor Darah PMI Kota Lhokseumawe, kami berharap seluruh rumah sakit dapat memaksimalkan pemanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan darah," ujar Sayuti.

Ketua PMI Kota Lhokseumawe menyambut baik kebijakan ini, mengingat tingginya permintaan darah di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya. Ia berharap dengan adanya program donor darah rutin ini, ketersediaan darah dapat terjaga dengan baik dan setiap permintaan dari rumah sakit dapat terpenuhi tanpa kendala.

Kebijakan ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan ketersediaan darah yang cukup bagi masyarakat. Diharapkan, partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait dapat menyukseskan program ini dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Lhokseumawe.