Pembatalan Diskon Listrik Tuai Kekecewaan Publik: Kebijakan Pemerintah Dipertanyakan

Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% yang semula dijadwalkan berlaku pada Juni-Juli 2025, dibatalkan secara mendadak. Pembatalan ini sontak menuai kekecewaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang merasa sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Sejumlah warga mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas perubahan kebijakan yang dinilai terlalu sering terjadi. Sulaeman, seorang warga Jakarta, menyatakan bahwa ia merasa pemerintah tidak konsisten dengan rencana yang telah diumumkan. Padahal, menurutnya, diskon listrik akan sangat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangganya.

"Kita sudah senang akan dapat diskon, tapi tiba-tiba dibatalkan. Ini membuat kita mempertanyakan kredibilitas pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun diskon yang akan diterimanya hanya berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per bulan, jumlah tersebut tetap signifikan baginya. Sulaeman juga menyayangkan penggantian diskon listrik dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU), karena ia tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU dengan penghasilan di atas Rp 3,5 juta.

"Kita yang kelas menengah dengan gaji pas-pasan ini seringkali tidak mendapatkan bantuan apa-apa," keluhnya.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh Mahar, seorang pekerja swasta di Jakarta. Ia berpendapat bahwa pembatalan diskon listrik ini menunjukkan kurangnya pertimbangan pemerintah terhadap kondisi ekonomi kelas menengah yang terimpit berbagai kebutuhan.

"Daya beli masyarakat saat ini sedang turun, seharusnya pemerintah memberikan bantuan yang tepat sasaran, termasuk diskon listrik," tegasnya.

Mahar khawatir, jika diskon listrik tidak jadi diberikan, daya beli masyarakat akan semakin terpuruk. Pemerintah sebelumnya mengumumkan diskon listrik sebagai bagian dari enam paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan. Namun, pada pengumuman resmi, diskon tersebut tidak termasuk dalam daftar stimulus yang akan direalisasikan.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa proses penganggaran diskon listrik membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan program lainnya. Sebagai alternatif, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut untuk memberikan BSU sebesar Rp 600.000 kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

Kekecewaan warga atas pembatalan diskon listrik ini menjadi sorotan, menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan sosialisasi yang baik dalam setiap kebijakan pemerintah. Dampak pembatalan kebijakan ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan efektivitas program-program bantuan yang diluncurkan.

Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan kekecewaan warga:

• Ketidakpastian Kebijakan: Perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak menyebabkan kebingungan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
• Kesenjangan Bantuan: Bantuan yang diberikan tidak merata, banyak masyarakat kelas menengah yang merasa terabaikan karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima.
• Dampak Ekonomi: Pembatalan diskon listrik dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama di tengah melemahnya daya beli.

Dengan berbagai keluhan yang ada, pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Evaluasi dan sosialisasi yang komprehensif menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.