Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat merealisasikan program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif nasional untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmennya untuk memulai program ini sesegera mungkin, bahkan sebelum gedung permanen selesai dibangun.

Sebagai langkah awal, kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jenjang SMP akan menggunakan Sentra Wasana Bahagia di Ternate, sementara jenjang SMA akan berlokasi di Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Sofifi. Setiap lokasi transisi ini direncanakan menampung 50 siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan (desil 1-2).

Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat direncanakan dimulai pada Juni 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Lokasi gedung permanen seluas 8 hektar telah disiapkan di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ini mencapai Rp 200 miliar. Selain di Halmahera Barat, Sekolah Rakyat tahap pertama juga akan dibangun di Ternate, Tobelo, dan Sofifi.

Gubernur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud dari mimpi besar Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada anak di Maluku Utara, bahkan di seluruh Indonesia, yang putus sekolah hanya karena berasal dari keluarga kurang mampu. Ia berharap program ini dapat menjadi jembatan bagi generasi muda Maluku Utara untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup keluarga dan kampung halaman mereka. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal program ini, yang dikerjakan bersama dengan Kementerian Sosial RI.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico, melakukan kunjungan ke Maluku Utara untuk meninjau persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia mengapresiasi kesigapan Gubernur Sherly Tjoanda dalam menyiapkan lahan yang luas untuk pembangunan sekolah. Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Robben Rico menyatakan bahwa Maluku Utara adalah salah satu daerah yang siap menyambut program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang seluruhnya dibiayai oleh APBN. Program ini secara khusus ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gubernur Sherly Tjoanda Laos menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Ia berharap program ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.