Program Gratispol Kaltim: Upaya Pemerintah Dorong Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah gencar merealisasikan program 'Gratispol', sebuah inisiatif ambisius untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warga Kaltim dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang pendidikan S3. Program ini merupakan janji kampanye Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di provinsi tersebut. Pelaksanaan program ini ditandai dengan proses pendataan penerima manfaat yang saat ini tengah berlangsung, dengan target penyaluran bantuan pada Juli 2025, bertepatan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Program Gratispol mencakup berbagai jenjang pendidikan tinggi. Untuk mahasiswa D-II, profesi, dan S2, program ini akan berlaku bagi angkatan 2024. Mahasiswa D-III dan S3 dari angkatan 2023 hingga 2024 juga akan menjadi penerima manfaat. Sementara itu, mahasiswa D-I dan S1 angkatan 2022 hingga 2024, serta mahasiswa spesialis-1 angkatan 2021 hingga 2024, turut diprioritaskan dalam program ini. Gubernur Rudy Mas'ud menyatakan bahwa pendataan penerima manfaat dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran, dengan harapan program dapat berjalan penuh pada tahun depan. Anggaran yang dialokasikan untuk program Gratispol mencapai angka yang signifikan, yakni Rp 750 miliar. Anggaran tersebut diperoleh melalui refocusing anggaran, dengan mengalihkan dana dari program yang dianggap kurang prioritas ke sektor pendidikan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa dari total efisiensi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun, sekitar Rp 1 triliun dialokasikan untuk program-program prioritas, termasuk Gratispol. Ia menambahkan bahwa beberapa komponen anggaran yang semula terpisah, setelah dilakukan kajian lebih lanjut, ternyata dapat diintegrasikan ke dalam program ini, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Meskipun Gratispol menargetkan pendidikan gratis bagi warga Kaltim, program ini saat ini belum mencakup mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah atau luar negeri. Namun, Pemprov Kaltim tengah merumuskan skema beasiswa khusus untuk mahasiswa Kaltim yang berkuliah di luar daerah atau luar negeri. Mekanisme seleksi dan sumber pendanaan untuk skema beasiswa tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Salah satu pendorong utama lahirnya program Gratispol adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata lama sekolah warga Kaltim masih 10,02 tahun, jauh di bawah standar nasional wajib belajar 12 tahun. Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim. Saat ini, angka partisipasi pendidikan tinggi di Kaltim masih sekitar 7 persen. Pemprov Kaltim menargetkan peningkatan signifikan dalam satu dekade ke depan, yaitu mencapai setidaknya 20 persen warga Kaltim yang mampu meraih pendidikan tinggi. Dengan peningkatan akses pendidikan tinggi, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan kompetitif. Program Gratispol diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan tingginya angka putus sekolah di Kaltim, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Kaltim, serta membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Langkah-langkah Pemerintah Kaltim untuk Merealisasikan Gratispol:

• Refocusing anggaran dari program yang kurang prioritas.
• Pendataan penerima manfaat yang terstruktur dan bertahap.
• Perencanaan program beasiswa khusus bagi mahasiswa di luar daerah dan luar negeri.
• Kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan program.