Warga Kecewa Diskon Listrik Dihapus dan Diganti BSU: Bantuan Seharusnya Merata

Kebijakan pemerintah yang mengganti diskon tarif listrik dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) menuai respons negatif dari sejumlah warga. Mereka berpendapat, bantuan seharusnya diberikan secara merata tanpa syarat yang rumit.

Khairul, seorang warga Jakarta Barat, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyayangkan pengalihan alokasi diskon listrik yang sebelumnya dinikmati masyarakat kecil. Menurutnya, BSU tidak akan menjangkau semua kalangan, terutama mereka yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau memiliki penghasilan di atas Rp 3,5 juta, sehingga tidak memenuhi syarat penerima BSU.

"Saya lebih setuju jika diskon tarif listrik tetap diberlakukan seperti sebelumnya. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Erna Hasana, warga Manggarai, Jakarta Selatan, juga menyampaikan pendapat serupa. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan bantuan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa persyaratan yang memberatkan.

"Seharusnya kalau memberi bantuan itu jangan setengah-setengah dan tidak perlu ada syarat dan ketentuan yang rumit. Bagaimana nasib mereka yang ekonominya pas-pasan, bahkan harus mengontrak rumah? Tentu mereka juga berharap bisa mendapatkan bantuan tersebut," tegas Erna.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang akan diluncurkan. Namun, dalam pengumuman resmi, program diskon listrik tersebut tidak tercantum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa proses penganggaran diskon tarif listrik mengalami kendala sehingga lebih lambat dibandingkan program lainnya. Sebagai alternatif, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut untuk BSU sebesar Rp 600.000 yang akan diberikan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.