Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur, Taj Yasin, telah melewati 100 hari masa kepemimpinan mereka. Namun, sorotan tajam tertuju pada isu kesenjangan pembangunan antar wilayah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah yang masih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Evaluasi ini mengemuka dalam diskusi publik yang diadakan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Senin (2/6/2025). Pengamat menilai perlunya strategi komando yang jelas dan kolaborasi yang kuat antar sektor untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dekan FISIP Undip, Teguh Yuwono, menyoroti disparitas antar daerah sebagai tantangan struktural utama. Ia mengungkapkan bahwa beberapa wilayah menunjukkan perkembangan yang pesat, sementara yang lain masih tertinggal. Kondisi ini berdampak pada IPM masing-masing daerah, menciptakan kesenjangan yang signifikan. Teguh menekankan pentingnya peran gubernur sebagai koordinator bagi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Gubernur diharapkan mampu menyelaraskan visi pembangunan antar daerah dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

Menurutnya, pembangunan di Jawa Tengah harus fokus pada dua target utama, yaitu pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, media, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama yang erat antar elemen ini akan memungkinkan identifikasi masalah yang lebih komprehensif dan pengembangan solusi yang inovatif.

Beberapa permasalahan sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama di Jawa Tengah meliputi:

• Kemiskinan ekstrem
• Ketimpangan pembangunan antar wilayah
• Infrastruktur yang belum merata

Untuk mengatasi masalah ini, Teguh mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti Kedungsepur, Solo Raya, dan Pantura Selatan. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Tengah.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkufli, menyambut baik masukan dari para akademisi. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng selalu berupaya mengambil kebijakan berdasarkan data dan riset yang akurat. Zulkufli mencontohkan beberapa program yang telah diluncurkan oleh pemerintahan Luthfi-Yasin untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, seperti koperasi buruh, penyediaan daycare di kawasan industri, serta program tematik berbasis sektor pertanian dan UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan demi mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Luthfi sebelumnya telah menyampaikan bahwa IPM Jawa Tengah berada di angka 73,87, terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa dan di bawah rata-rata nasional (75,02). Selain itu, masalah kemiskinan di Jawa Tengah juga menjadi perhatian, dengan angka 9,58 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional (8,57 persen) dan provinsi-provinsi tetangga seperti Jawa Barat (7,08 persen) dan Jawa Timur (9,56 persen).