Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada kuartal II tahun 2025 dengan target yang lebih akurat. Kepala BPS, Amalia Adininggar, menyampaikan bahwa penyaluran bansos kali ini didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diintegrasikan dan diverifikasi secara seksama. Langkah ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya data yang akurat dan terpadu dalam penyaluran bantuan sosial.

Amalia menjelaskan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional telah diintegrasikan oleh BPS sejak 3 Februari 2025 dan terus diperbarui. Data ini kemudian dipadukan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan cakupan yang komprehensif. Proses verifikasi data juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.

Dari proses verifikasi tersebut, teridentifikasi 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setelah dilakukan validasi lebih lanjut, sebanyak 16,5 juta KPM dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Prioritas diberikan kepada keluarga yang berada di desil satu, dengan 14,3 juta keluarga telah menerima bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial pada akhir Mei. Selain itu, BPS juga berupaya membersihkan data dari inclusion error, yaitu keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat namun terdaftar sebagai penerima. Dari 6,9 juta keluarga yang dilakukan pengecekan lapangan, ditemukan 1,9 juta keluarga yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dan dikeluarkan dari daftar penerima.

Bansos merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat. Penyaluran bansos yang tepat sasaran diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, terutama di tengah momentum pemulihan pasca pandemi. Selain bansos, pemerintah juga memberikan insentif untuk mendorong mobilitas masyarakat, seperti diskon tiket, diskon transportasi, dan diskon jalan tol. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan, terutama pada saat Lebaran, libur sekolah, dan akhir tahun.

Peningkatan mobilitas ini juga tercermin dari jumlah wisatawan nusantara pada bulan April 2025 yang meningkat 23 persen dibandingkan bulan April 2024. Hal ini menunjukkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah berhasil mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berbelanja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.