Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri, termasuk manufaktur dan e-commerce, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan serangkaian program yang dirancang untuk menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi beberapa program utama yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi dampak negatif dari PHK. Program-program tersebut meliputi:

• Rehabilitasi Sekolah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan rehabilitasi terhadap 300.000 sekolah di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat segera dimulai pada bulan Juli atau Agustus 2025, sebelum memasuki musim tanam.
• Percepatan Irigasi: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan sistem irigasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.
• Pembangunan Sekolah Rakyat: Program ini akan membangun 100 sekolah rakyat negeri dan 100 sekolah rakyat swasta, dengan target menampung 10.000 siswa. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor pendidikan.
• Percepatan Pembangunan dan Kepemilikan Rumah MBR: Pemerintah akan mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas 2 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) untuk 350 unit rumah MBR, dengan anggaran sebesar Rp 84 triliun.

Selain keempat program utama tersebut, Sri Mulyani juga menyebutkan program-program lain yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah berharap, dengan kombinasi program-program ini, dampak PHK dapat diredam dan perekonomian dapat terus tumbuh.

Gelombang PHK yang terjadi belakangan ini menimpa berbagai perusahaan, mulai dari sektor manufaktur hingga e-commerce. Beberapa perusahaan besar seperti Sritex, Sanken Indonesia, dan Yamaha Music terpaksa melakukan PHK karena alasan pailit dan efisiensi. Terbaru, platform e-commerce TikTok Shop juga dikabarkan melakukan PHK terhadap ratusan karyawan di Indonesia, meliputi tim logistik, operasional, pemasaran, dan pergudangan. Bahkan, dikabarkan PHK lanjutan akan dilakukan paling cepat pada bulan Juli 2025, yang mengakibatkan Tokopedia dan TikTok Shop hanya akan memiliki sekitar 2.500 karyawan di Indonesia.