Investasi China di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan

Kunjungan Perdana Menteri China, Li Qiang, ke Indonesia beberapa waktu lalu membuahkan hasil positif dengan ditandatanganinya 12 perjanjian kerjasama yang menjanjikan investasi senilai 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 162 triliun. Investasi ini diharapkan dapat mengalir ke berbagai sektor strategis, seperti transportasi, pengembangan klaster industri, hilirisasi mineral, dan industri kimia. Proyek-proyek ini melibatkan sinergi antara perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investor asing. Namun, sejumlah pengamat ekonomi memberikan catatan penting terkait iklim investasi di Indonesia.

Pengamat pertambangan dan energi, Ferdy Hasiman, menyoroti beberapa hambatan yang berpotensi menghalangi realisasi investasi tersebut. Salah satu isu utama adalah gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta ketidakjelasan dalam regulasi perizinan. Menurutnya, investor asing, terutama dari China, menginginkan lingkungan investasi yang stabil dan kondusif. Oleh karena itu, ego sektoral antar kementerian dan keberadaan ormas yang berpotensi menimbulkan gangguan perlu diatasi secara serius agar Indonesia dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Permasalahan Investasi yang Perlu Diatasi

Permasalahan terkait gangguan ormas bukan merupakan isu baru dalam dunia investasi di Indonesia. Beberapa perusahaan telah mengalami kendala serupa di masa lalu. Ferdy Hasiman menekankan perlunya pemerintah untuk lebih tegas dalam menyelesaikan hambatan-hambatan investasi, khususnya bagi investor asal China, mengingat China merupakan salah satu sumber investasi terbesar di Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa nilai investasi China daratan di Indonesia mencapai 8,1 miliar dollar AS pada tahun 2024. Secara kumulatif, investasi China daratan ke Indonesia sejak tahun 2019 telah mencapai 36,4 miliar dollar AS. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran China dalam investasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Ferdy Hasiman mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan permasalahan yang dihadapi investor, karena hal ini dapat membuat mereka ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak, termasuk investor. Regulasi dan birokrasi yang berbelit-belit hanya akan membuat investor berpikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.