Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 1998 (JARI 98), Willy Prakarsa, menyampaikan pandangannya terkait polemik berkepanjangan mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, isu ini tergolong sebagai persoalan remeh yang tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Menurut Prakarsa, energi publik sebaiknya diarahkan untuk membahas isu-isu yang lebih krusial dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya fokus pada perbaikan kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Polemik ijazah ini hanya isu sampingan yang tidak memberikan edukasi konstruktif bagi masyarakat. Alangkah baiknya jika kita memusatkan perhatian pada hal-hal substantif, seperti upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perbaikan sistem ekonomi," ujarnya.

Prakarsa menekankan bahwa isu terkait ijazah Presiden Jokowi bukanlah hal baru. Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menempuh pendidikan tinggi, telah memberikan klarifikasi resmi mengenai keabsahan ijazah tersebut. Selain itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan investigasi dan menyatakan tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran pidana.

"Kita seharusnya lebih arif dalam menyaring informasi yang beredar di masyarakat. Jangan sampai energi kita terkuras hanya untuk membahas isu-isu yang kebenarannya sudah terkonfirmasi," imbuhnya.

Ia juga menyinggung bahwa kepolisian telah menghentikan penyelidikan terkait dugaan pemalsuan ijazah tersebut karena tidak menemukan unsur pidana. Dengan demikian, ia berharap masyarakat tidak lagi terjebak dalam wacana yang tidak produktif dan cenderung kontraproduktif.

"Saat ini, yang kita butuhkan adalah narasi pembangunan yang konstruktif dan semangat optimisme untuk menghadapi berbagai tantangan. Bangsa ini harus bergerak maju, bukan malah terperangkap dalam isu-isu usang yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman," tegasnya.

Prakarsa menambahkan bahwa di tengah dinamika politik yang kompleks, fokus publik sebaiknya diarahkan pada pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Beberapa point yang disampaikan Willy Prakarsa :

• Polemik Ijazah Jokowi Isu Recehan.
• Fokus pada Isu Substantif.
• UGM dan Polisi Sudah Klarifikasi.
• Butuh Narasi Pembangunan.
• Awasi Kebijakan Pemerintah.