Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun 2025. Keputusan ini merupakan hasil verifikasi ulang dan ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa dari total 1,9 juta KPM yang dihapus, 616.367 di antaranya merupakan penerima PKH, sementara 1.286.066 lainnya adalah penerima BPNT. Temuan di lapangan menunjukkan adanya inclusion error, yaitu keluarga yang seharusnya tidak memenuhi syarat namun menerima bantuan, serta exclusion error, yaitu keluarga yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai penerima.

Penghapusan data ganda dan penerima yang tidak memenuhi syarat ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp 14,4 triliun hingga Rp 17,9 triliun. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Selama ini, kedua program tersebut diduga mengalami ketidaktepatan sasaran hingga mencapai 45%.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan terhadap 6,9 juta KPM yang diduga tidak berhak menerima bansos. Hasilnya, 1,9 juta keluarga dinyatakan tidak layak dan dikeluarkan dari DTSEN. Data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diverifikasi akan menjadi acuan penyaluran bansos pada triwulan II 2025, dengan jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.

Proses validasi dan verifikasi yang melibatkan BPKP menghasilkan data 16,5 juta KPM yang terverifikasi dari total 20,3 juta KPM. Dari jumlah tersebut, 14,3 juta berada di desil 1 dan penyalurannya telah dimulai oleh Kemensos pada akhir Mei.