Pemerintah Alihkan Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik ke Subsidi Upah Rp600 Ribu
Pemerintah mengambil langkah strategis dengan membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik yang sebelumnya dijadwalkan pada Juni dan Juli 2025. Sebagai gantinya, fokus dialihkan pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diharapkan dapat memberikan dampak lebih cepat dan efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta. Menurutnya, proses penganggaran untuk diskon listrik mengalami kendala yang signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah sebelumnya merencanakan diskon listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
Sebagai kompensasi, pemerintah akan menyalurkan BSU kepada para pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta. Data penerima BSU telah diperbarui oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan ditargetkan menjangkau 17,3 juta pekerja. Setiap penerima akan menerima Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli, sehingga total bantuan mencapai Rp 600.000.
Selain pekerja formal, pemerintah juga memberikan bantuan serupa kepada sekitar 565.000 guru honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan dan memastikan lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif dari stimulus ekonomi ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa stimulus ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Dengan adanya BSU, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga memberikan dorongan positif bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.
Keputusan pengalihan fokus dari diskon listrik ke BSU ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang paling efektif dan efisien. BSU dinilai lebih siap dari sisi data dan penyaluran, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para penerima.