Arab Saudi Hentikan Visa Furoda, MPR Imbau Agen Travel Berhenti Beri Harapan Palsu
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi keputusan pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M. HNW mengimbau seluruh agen travel untuk tidak lagi memberikan harapan palsu kepada calon jemaah dengan menjanjikan kemungkinan keluarnya visa tersebut.
"Seharusnya tidak ada lagi agen travel yang menjanjikan visa furoda akan keluar. Hal ini untuk menghindari kekecewaan yang mendalam bagi para jemaah yang ternyata visanya tidak diterbitkan," tegas HNW, Senin (2/6/2025).
HNW menekankan pentingnya agen travel untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan sesuai dengan pengumuman resmi dari Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 calon jemaah haji asal Indonesia terdampak langsung oleh kebijakan baru ini.
"Jika pemerintah Saudi telah mengeluarkan pengumuman resmi, maka semua pihak terkait, khususnya agen travel, wajib menyampaikan informasi tersebut apa adanya kepada para jemaah. Jumlah jemaah yang sudah mendaftar untuk furoda dan kini visanya tidak keluar cukup signifikan, mencapai sekitar 2.000 orang," jelasnya.
Lebih lanjut, HNW berharap agar pengumuman terkait pembatasan visa furoda ini dapat disampaikan jauh lebih awal di masa mendatang. Keterlambatan penyampaian informasi hanya akan menimbulkan kekecewaan dan kebingungan di kalangan masyarakat yang telah memiliki harapan untuk menunaikan ibadah haji melalui jalur furoda.
"Tentu, pemerintah Saudi memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan ini. Namun, akan lebih baik jika informasi ini disampaikan lebih awal sehingga dapat meminimalisir kekecewaan dan kesalahpahaman di berbagai pihak," kata HNW.
Ia menyoroti dampak yang mungkin timbul akibat pengumuman yang mendadak ini, seperti masalah pemesanan hotel, tiket pesawat, dan persiapan walimatul safar yang telah dilakukan oleh para calon jemaah. Jika informasi ini disampaikan lebih awal, berbagai permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan diatasi dengan lebih baik.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, HNW menyampaikan beberapa solusi yang tengah dipertimbangkan oleh PKS untuk mengatasi permasalahan haji furoda ini. Salah satu poin penting yang perlu didiskusikan adalah penambahan kuota haji bagi Indonesia.
"Kami bahkan berupaya untuk berkomunikasi dengan beberapa negara yang kuota hajinya tidak terpakai agar kuota tersebut dapat dialihkan ke Indonesia. Kami telah menyampaikan hal ini kepada Kazakhstan, dan secara prinsip mereka memahami dan bersedia menerima usulan ini jika disetujui oleh pemerintah Saudi. Namun, hal ini masih memerlukan tindak lanjut yang lebih konkret," ujar HNW.
Selain itu, HNW juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengajukan permohonan penambahan kuota haji kepada pihak yang berwenang. Ia mengusulkan peningkatan rasio kuota haji dari 1:1.000 menjadi 2:1.000.
"Kami juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia menyampaikan usulan kepada penentu kuota haji, yaitu OKI, untuk meningkatkan kuota haji Indonesia. Rasio 1:1.000 sudah sangat lama tidak diperbarui, padahal kondisi di Saudi saat ini sudah jauh berbeda," ungkap HNW.
Dengan penambahan kuota haji, daftar tunggu calon jemaah haji dapat segera diselesaikan. Jika rasio kuota ditingkatkan menjadi 2:1.000, maka jumlah visa yang tersedia akan dua kali lipat dari yang ada saat ini, sehingga kekhawatiran terkait tidak keluarnya visa dapat diminimalisir.
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Ia mengimbau seluruh calon jemaah untuk tidak mudah tertipu oleh janji-janji terkait visa furoda.
"Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan keluar. Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa furoda menjelang masa puncak haji, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan mengeluarkan visa tersebut," tegas Dahnil pada Jumat (30/5).
Ia membenarkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi menerbitkan visa furoda. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku pada tahun ini.