Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap jajaran pejabat negara. Dukungan ini disampaikan sebagai respons terhadap amanat Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya kinerja optimal dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Toha menegaskan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Menurutnya, setiap pejabat harus bekerja secara profesional, berdedikasi, dan berpegang teguh pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menambahkan, integritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Pejabat negara itu amanah rakyat, jadi bekerjalah untuk rakyat. Jangan sampai justru memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu," ujar Toha.

Lebih lanjut, Toha menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Presiden Prabowo dalam memberikan peringatan kepada para pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Ia sependapat bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk memastikan efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

"Jika ada pejabat yang terbukti melanggar hukum atau tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela. Jangan sampai menjadi beban bagi negara dan masyarakat," tegasnya.

Fraksi PKB, kata Toha, siap mendukung penuh upaya-upaya Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia berharap agar seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja sama secara harmonis dan bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berikut poin-poin penting yang menjadi sorotan Toha:

• Prioritas Rakyat: Pejabat negara harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.
• Integritas: Integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat negara.
• Profesionalisme: Pejabat negara dituntut untuk bekerja secara profesional, kompeten, dan berdedikasi.
• Kepatuhan Hukum: Pejabat negara wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Evaluasi Kinerja: Evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.

Toha juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang.