Partai Gerindra Kota Semarang menyoroti kinerja Pemerintah Kota Semarang, khususnya terkait penanganan banjir dan pengelolaan sampah, dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng dan Wakil Wali Kota Iswar Aminudin.

Joko Santoso, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang yang juga merupakan rival politik Agustina-Iswar dalam Pilkada 2024, menyampaikan pandangannya terkait program 100 hari kerja tersebut. Meskipun mengakui bahwa 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan secara komprehensif, Joko menekankan pentingnya komitmen terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan sejak awal.

Sorotan Terhadap Banjir

Persoalan banjir di Kota Semarang menjadi perhatian utama Joko. Ia mengakui adanya kemajuan dalam penanganan rob, namun menyoroti masih terjadinya banjir di pusat kota. Menurutnya, sistem drainase yang ada belum berfungsi optimal dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Penanganan banjir kurang cepat, ini yang perlu dievaluasi terkait dengan sistem drainase di tengah kota yang harus terintegrasi," ujarnya.

Joko bahkan membandingkan sistem drainase di Semarang dengan yang ada di Belanda, yang menurutnya memiliki kapasitas tampung air yang jauh lebih besar.

Kritik Terhadap Pengelolaan Sampah

Selain banjir, Joko juga mengkritik pengelolaan sampah di Kota Semarang. Ia menilai fasilitas di sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) masih belum memadai, sehingga menimbulkan masalah bau yang mengganggu masyarakat.

"Perlu dibantu terkait dengan pembelian alatnya. Oleh sebab itu monggo dirancang oleh pemerintah Kota Semarang untuk diberikan hibah untuk pengelolaan sampah," ungkapnya.

Tanggapan Pemerintah Kota

Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang telah memaparkan program 100 hari kerja Agustina-Iswar yang berfokus pada lima pilar utama, yaitu:

• Semarang Bersih
• Pendidikan Berkeadilan
• Infrastruktur Terawat dan Merata
• Semarang Sehat
• Semarang Inklusif

Wali Kota Agustina menjelaskan bahwa program ini merupakan fondasi penting bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025–2029. Ia menekankan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh seluruh warga.

Pemerintah Kota Semarang juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sampah, yang menjadi tantangan besar dengan volume harian mencapai 850 ton di TPA Jatibarang. Dalam program “Semarang Bersih”, pemerintah mengklaim telah melibatkan ratusan ribu rumah tangga dalam Gerakan Pilah Sampah, yang didukung oleh ribuan bank sampah dan puluhan ribu sumber daya manusia. Pemerintah juga mengklaim bahwa upaya ini memunculkan efek samping positif berupa perputaran ekonomi sekuler dari olah dan pilah sampah yang mencapai ratusan juta rupiah, serta berhasil mengelola ratusan ribu ton sampah.

Evaluasi dari berbagai pihak, termasuk oposisi politik, menjadi penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.