Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mengakui masih mencari formula terbaik untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pendidikan dasar gratis. Putusan ini mengharuskan pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta, diselenggarakan tanpa biaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Disdikbud Karanganyar mengenai mekanisme pendanaan dan dampaknya terhadap sekolah swasta.

Kepala Disdikbud Karanganyar, Agam Bintoro, menyampaikan bahwa pihaknya masih belum memiliki gambaran jelas mengenai skema yang akan diterapkan. Kebingungan ini muncul karena sebelum putusan MK, sekolah swasta telah menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk infrastruktur. Dengan adanya kewajiban pendidikan gratis, Disdikbud khawatir sekolah swasta justru akan menjadi beban bagi pemerintah daerah jika tidak ada mekanisme pendanaan yang tepat. Lebih lanjut, Disdikbud Karanganyar masih berupaya mencari solusi agar sekolah swasta tetap dapat menjalankan kegiatan operasional dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Putusan MK tersebut merupakan respons atas pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. MK kemudian memperluas interpretasi pasal ini, menegaskan bahwa kewajiban tersebut tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Implikasi dari putusan ini adalah pemerintah daerah harus mencari cara untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah dasar di wilayahnya dapat mengakses pendidikan tanpa dipungut biaya, tanpa memandang status sekolah mereka. Disdikbud Karanganyar saat ini sedang mengkaji berbagai opsi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang paling efektif dan berkelanjutan.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian Disdikbud Karanganyar adalah:

• Mekanisme Pendanaan: Bagaimana pemerintah daerah akan mendanai operasional sekolah swasta agar dapat menyelenggarakan pendidikan gratis?
• Dampak terhadap Sekolah Swasta: Bagaimana putusan ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup sekolah swasta, terutama yang selama ini bergantung pada biaya pendidikan?
• Kualitas Pendidikan: Bagaimana pemerintah daerah akan memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga, meskipun pendidikan diselenggarakan secara gratis?

Disdikbud Karanganyar berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar putusan MK dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak memberatkan pihak manapun. Koordinasi dengan pemerintah pusat, sekolah swasta, dan pihak-pihak terkait terus dilakukan untuk mencari jalan keluar yang paling optimal. Implementasi putusan ini membutuhkan perencanaan yang matang dan kerjasama yang solid dari semua pihak terkait agar tujuan pendidikan dasar gratis dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dan kelangsungan hidup sekolah swasta.