Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/6/2025). Pertemuan ini mengindikasikan fokus utama pemerintah dalam mengamankan ketahanan pangan nasional dan memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat.

Beberapa menteri kunci yang hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, dan Wakil Menteri Perhubungan Komjen (Purn) Suntana. Kehadiran para pemangku kebijakan dari berbagai sektor strategis ini mengisyaratkan pembahasan yang komprehensif dan lintas sektoral.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa fokus utama pembahasan dalam rapat adalah mengenai ketahanan pangan. Isu ini menjadi krusial mengingat dinamika perubahan iklim dan potensi gangguan rantai pasok global yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan bahwa rapat juga membahas kemungkinan pemberian diskon dan insentif kepada masyarakat. Detail mengenai insentif ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan setelah mendapat persetujuan resmi. Rencana pemberian insentif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengindikasikan bahwa pemerintah akan menggelontorkan enam paket insentif atau bantuan bagi masyarakat yang realisasinya ditargetkan mulai 5 Juni 2025. Anggaran untuk program-program ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Paket bantuan yang direncanakan meliputi:

• Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 3,5 juta per bulan
• Insentif transportasi
• Diskon tarif listrik untuk pelanggan dengan daya maksimal 1.300 VA
• Diskon tarif tol
• Berbagai bantuan sosial
• Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang terus berlangsung. Pemerintah berharap, dengan adanya stimulus ini, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan perekonomian dapat terus bergerak positif.