Gelombang pengangguran dan kesulitan mencari pekerjaan kembali mencuat sebagai masalah krusial di Indonesia. Ribuan pencari kerja membanjiri berbagai lokasi job fair dan rekrutmen di berbagai daerah, menciptakan antrean panjang dan bahkan kericuhan yang memprihatinkan. Fenomena ini bukan sekadar kejadian sporadis, melainkan cerminan dari krisis ketenagakerjaan yang telah lama mengakar.

Antrean panjang pencari kerja menjadi pemandangan umum di berbagai wilayah, dari Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Mereka rela datang dari desa-desa terpencil, mengantre sejak dini hari, bahkan menginap demi mendapatkan kesempatan wawancara. Ironisnya, banyak dari lowongan yang tersedia menawarkan upah di bawah standar dan tanpa jaminan sosial yang memadai.

Potret Buram Ketenagakerjaan Indonesia

Beberapa contoh nyata dari kesulitan mencari kerja yang dihadapi masyarakat:

• Bekasi, Mei 2025: Ribuan pelamar kerja memadati job fair, menyebabkan antrean panjang dan sejumlah peserta pingsan.
• Ciamis, Mei 2024: Ratusan anak muda dari generasi Z berebut 20 posisi kerja di sebuah warung seblak dengan upah di bawah UMK.
• Surabaya, April 2024: Ribuan pencari kerja mengantre di acara Next Leader Expo.
• Sumatera Utara, 2024: 1.600 orang mendaftar untuk 600 formasi di "Job Fair Sumut Hebat".
• Cianjur, Februari 2024: Pencari kerja mengantre di Kantor Pos sejak pukul 05.00 WIB untuk mengirimkan lamaran.
• Kalimantan Tengah: Lebih dari seribu pelamar berebut 10 posisi honorer dengan gaji Rp 1,3 juta.
• Bali, Juni 2022: Antrean panjang pencari kerja di sebuah hotel viral di media sosial.

Data dari Migrant Watch menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pencari kerja sejak 2023. Kondisi ini mencerminkan tekanan sosial-ekonomi yang semakin besar pada masyarakat kelas bawah.

Tantangan dan Solusi

Krisis ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya tentang kurangnya lapangan kerja, tetapi juga tentang mismatch antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri. Banyak pencari kerja tidak memiliki keterampilan yang relevan, sehingga sulit bersaing di pasar kerja.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Jobs Diagnostic (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan lapangan kerja berkualitas di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja baru. Lebih dari separuh pekerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan pendapatan tidak pasti dan tanpa jaminan sosial.

Melihat kondisi ini, pemerintah diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada program-program jangka pendek yang bersifat konsumtif, tetapi juga pada strategi makro dan struktural yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam skala nasional dan global.

Pemerintah Diminta Bertindak

Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ketenagakerjaan ini. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan yang ada dan fokus pada peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan inovasi yang berkelanjutan.

Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Mendorong investasi di sektor-sektor produktif seperti industri padat karya, agribisnis modern, dan ekonomi digital.
• Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
• Mempermudah akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.
• Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor asing dan domestik.

Dengan tindakan yang tepat, pemerintah dapat mengatasi krisis ketenagakerjaan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.