Masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, menjadi sorotan pengamat kebijakan publik. Adib Miftahul, dari Lembaga Kajian Politik Nasional, memberikan evaluasinya terhadap kinerja awal kepemimpinan di provinsi Banten ini.

Adib menilai bahwa dalam periode awal ini, kepemimpinan Andra-Dimyati masih belum menunjukkan langkah-langkah konkret yang signifikan. Ia berpendapat bahwa lebih banyak kegiatan yang bersifat seremonial daripada implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kinerja 100 hari ini masih jauh dari harapan. Terlalu banyak kegiatan seremonial. Seharusnya, fondasi dan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan sudah mulai terlihat jelas," ujar Adib.

Pengamat tersebut menyoroti pentingnya efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Sebagai representasi Partai Gerindra di daerah, Andra Soni diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan prinsip efisiensi. Namun, Adib melihat bahwa masih ada kegiatan-kegiatan yang menghabiskan anggaran besar tanpa dampak yang jelas bagi masyarakat. Contohnya peresmian dua RSUD yang dinilai masih glamor.

"Kebijakan efisiensi masih belum optimal. Peresmian RSUD yang baru saja dilakukan masih terkesan mewah," ungkapnya.

Adib juga menyoroti beberapa aspek penting seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Banten. Menurutnya, kemajuan di bidang-bidang ini masih jauh dari harapan masyarakat. Meskipun mengakui bahwa 100 hari tidak cukup untuk menilai seluruh kinerja kepemimpinan dalam 5 tahun, Adib menekankan pentingnya periode awal ini sebagai landasan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Pilkada Banten 2024.

• Pentingnya Musrenbang: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka. Janji-janji kampanye harus diterjemahkan menjadi program-program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten.

Adib menyadari bahwa anggaran 2025 bukan hasil penyusunan Andra-Dimyati, namun ia menekankan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Banten. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat harus segera diimplementasikan.

"Meskipun anggaran bukan hasil susunan mereka, kebijakan pro rakyat harus segera direalisasikan," tegas Adib.

Evaluasi ini memberikan gambaran awal tentang kinerja kepemimpinan Andra-Dimyati di Banten. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat segera berbenah dan fokus pada implementasi kebijakan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup di Banten.