Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam sektor perhotelan dan restoran di ibu kota. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan di sektor yang menjadi tulang punggung pariwisata Jakarta.

Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah dengan menggenjot penyelenggaraan berbagai acara berskala besar di Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat hunian hotel dan kunjungan ke restoran, sehingga mendongkrak pendapatan sektor terkait. Gubernur Pramono mencontohkan peningkatan frekuensi acara olahraga seperti lari maraton yang kini semakin sering diadakan di Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menghadirkan event-event musik yang lebih beragam dan menarik, seperti festival musik yang baru pertama kali diadakan, selain acara rutin seperti Java Jazz.

markdown * Peningkatan Event Olahraga: Mengadakan lebih banyak acara lari maraton dan event olahraga lainnya. * Diversifikasi Event Musik: Menghadirkan festival musik baru selain acara rutin seperti Java Jazz.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono telah melakukan dialog intensif dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta. Dalam dialog tersebut, Gubernur Pramono menyampaikan harapannya agar para pengusaha hotel dan restoran dapat menahan diri semaksimal mungkin untuk tidak melakukan PHK massal. Pemprov DKI Jakarta memahami betul kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, dan berupaya mencari solusi terbaik untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka sekaligus melindungi para pekerja.

Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh BPD PHRI Jakarta pada April 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran memprediksi akan melakukan pengurangan tenaga kerja antara 10 hingga 30 persen. Bahkan, 90 persen responden telah mengurangi pekerja harian, dan 36,7 persen lainnya memangkas staf tetap. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa industri ini tengah menghadapi tekanan berat akibat penurunan tingkat hunian hotel dan peningkatan biaya operasional.

Survei tersebut juga mencatat bahwa 96,7 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama 2025. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pengetatan anggaran pemerintah, yang selama ini menjadi penyumbang utama okupansi hotel. Dengan adanya strategi yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, diharapkan sektor perhotelan dan restoran dapat kembali bangkit dan terhindar dari gelombang PHK massal yang merugikan banyak pihak.