PBNU Soroti Antrean Haji yang Mengular: Mendesak Reformulasi Konsep Istitha'ah dan Evaluasi Sistem Nasional

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menyoroti permasalahan pelik terkait antrean ibadah haji di Indonesia yang dapat mencapai hingga 40 tahun. Menurutnya, pemahaman dan implementasi konsep istitha'ah (kemampuan) dalam konteks ibadah haji perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan dinamika zaman.

Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya dalam Seminar Akbar Haji 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Jeddah. Dalam forum tersebut, Gus Yahya menekankan bahwa definisi istitha'ah yang selama ini dipahami perlu direvisi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Gus Yahya menyoroti fakta bahwa hingga tahun 2025, jumlah pendaftar haji di Indonesia telah mencapai angka 5,5 juta orang. Lonjakan pendaftar ini menyebabkan calon jemaah harus menunggu dalam waktu yang sangat lama, bahkan puluhan tahun, untuk dapat melaksanakan ibadah haji. "Mereka mendapatkan nomor antrean dan harus menunggu bertahun-tahun, bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Gus Yahya, menjadi bahan refleksi mendalam terhadap makna istitha'ah. Ia berpendapat bahwa kemampuan membayar biaya pendaftaran awal tidak serta merta menjamin seseorang benar-benar mampu secara syar'i untuk melaksanakan ibadah haji. Biaya haji terus meningkat setiap tahun, dan masa tunggu yang panjang dapat mempengaruhi kondisi fisik calon jemaah. "Bisa jadi ketika giliran tiba, orang itu sudah lanjut usia atau bahkan wafat," imbuhnya.

Menanggapi kompleksitas permasalahan ini, Gus Yahya mengusulkan empat langkah strategis:

• Fatwa dan Edukasi Istitha'ah: Gus Yahya menekankan perlunya fatwa yang jelas dari para ulama mengenai kapan seseorang dianggap wajib berhaji secara syar'i. Ia merujuk pada mazhab Syafi'i yang menetapkan istitha'ah saat keberangkatan, bukan saat pendaftaran.
• Sosialisasi Haji Sekali Seumur Hidup: Gus Yahya mengingatkan umat Islam bahwa ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Hal ini penting untuk disosialisasikan agar kesempatan berhaji dapat lebih merata.
• Evaluasi Sistem Antrean Nasional: Gus Yahya mendorong pemerintah negara-negara dengan antrean haji yang panjang, seperti Indonesia, untuk membuat kebijakan yang adil dan inovatif. Ia juga menyerukan kerjasama yang lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota haji.
• Perencanaan Layanan Haji yang Lebih Awal: Gus Yahya berharap Pemerintah Arab Saudi dapat merancang dan mengumumkan desain layanan haji lebih awal, sehingga calon jemaah dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Gus Yahya juga menegaskan kesiapan Nahdlatul Ulama untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan haji. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 160 juta pengikut, siap memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pelayanan haji yang lebih baik.