Indonesia Lanjutkan Pembangunan PLTU Batu Bara Hingga 2034, Tambahan Kapasitas 6,3 GW
Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034. Meskipun fokus global tertuju pada energi bersih, Indonesia tetap berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya batu bara yang melimpah. Total kapasitas pembangkit yang akan ditambahkan mencapai 69,5 Gigawatt (GW), dengan komposisi energi yang beragam.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menjelaskan bahwa dari total 16,6 GW yang berasal dari gas dan batu bara, alokasi untuk batu bara mencapai 6,3 GW. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar dari proyek PLTU batu bara ini, dengan kapasitas sekitar 3,2 GW, telah memasuki tahap Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2025. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah ditetapkan dalam RUPTL sebelumnya.
Jisman menekankan bahwa pemanfaatan batu bara bukanlah sesuatu yang tabu, mengingat ketersediaannya yang melimpah di Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian emisi dari PLTU batu bara agar tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan global. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dengan tanggung jawab lingkungan.
Dalam RUPTL 2025-2034, selain penambahan kapasitas dari gas dan batu bara, pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara signifikan. Proporsi EBT mencapai 76% dari total penambahan kapasitas, atau sekitar 42,6 GW, yang berasal dari berbagai sumber seperti:
- Tenaga surya
- Air
- Angin
- Panas bumi
- Bioenergi
- Nuklir
Selain EBT, RUPTL juga mencakup pengembangan storage energi sebesar 10,3 GW, yang terdiri dari baterai dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage. Dengan demikian, RUPTL 2025-2034 menunjukkan komitmen Indonesia untuk diversifikasi energi, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya lokal dan kebutuhan energi nasional.