Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta menjadi momentum bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, untuk menegaskan kembali relevansi Pancasila dalam konteks pembangunan nasional. Dalam amanatnya, Rano Karno menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar rangkaian kata dalam dokumen sejarah, melainkan fondasi utama bagi kemajuan bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ia mengingatkan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan kompas penentu arah dalam mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Rano Karno menyoroti bahwa di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin deras, Pancasila justru semakin krusial. Pemerintah, melalui Asta Cita sebagai agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045, menempatkan penguatan ideologi Pancasila sebagai salah satu pilar utama. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa kemajuan tanpa landasan ideologis yang kuat akan rapuh dan mudah terombang-ambing.

"Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi," tegas Rano Karno.

Ia menjelaskan bahwa memperkokoh ideologi Pancasila berarti meneguhkan kembali komitmen terhadap pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. Di era digital yang dipenuhi dengan informasi yang kompleks, Pancasila menjadi filter dan penuntun dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan disinformasi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Asta Cita, pemerintah berupaya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital.

Dalam konteks pemerintahan dan birokrasi, Rano Karno menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelayanan publik. Pelayanan yang berkeadilan, transparan, dan humanis harus menjadi prioritas. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan semata-mata kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Di bidang ekonomi, keadilan sosial menjadi orientasi utama. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan harus menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga negara yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.

Rano Karno juga menyoroti pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam berinteraksi di media sosial dan platform digital lainnya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa media sosial bukanlah ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Literasi digital dan semangat gotong-royong menjadi kunci dalam memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

Dengan demikian, Rano Karno mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan landasan ideologis dalam menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.