DPR Geram: Standar Layanan Haji di Mina Jauh dari Kata Layak, Evaluasi Total Syarikah Mendesak!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas Haji (Timwas) menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia di Mina. Keterlambatan pembenahan fasilitas yang tidak layak oleh sejumlah syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) menjadi sorotan utama.

Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga anggota Timwas Haji, mengungkapkan kekecewaannya setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jemaah di Arafah dan Mina. Temuan di lapangan menunjukkan kondisi akomodasi yang sangat memprihatinkan, jauh dari standar kelayakan dan kenyamanan yang seharusnya diterima oleh para tamu Allah.

"Kondisi kemah yang disediakan oleh salah satu syarikah yang baru terlibat tahun ini, sangat tidak manusiawi. Ini sama sekali tidak layak," tegas Wachid dengan nada geram.

Kritik pedas ini bukan kali pertama dilontarkan. Wachid mengaku sudah menyampaikan peringatan serupa sejak tahun 2023, saat sistem layanan haji masih dikelola oleh satu perusahaan. Namun, ironisnya, masalah serupa terus berulang.

"Sudah saya ingatkan keras tahun lalu, jangan perlakukan jemaah seperti ini. Mereka adalah tamu Allah. Jangan sampai kita mempermalukan diri kita sendiri dengan memberikan fasilitas seperti ini," imbuhnya.

Salah satu contoh konkret yang disoroti adalah ukuran tenda yang sangat sempit, hanya sekitar 50 cm x 170 cm per orang. Kondisi ini memaksa jemaah tidur berhimpitan, tanpa ruang gerak yang memadai.

"Kaki ketemu kaki, bahkan ada yang kaki ketemu kepala. Ke kiri tidak bisa, ke kanan juga tidak bisa bergerak. Ini sama sekali tidak manusiawi," keluhnya.

Kondisi ini menjadi catatan krusial bagi Timwas Haji DPR RI untuk evaluasi pelaksanaan haji tahun berikutnya. Wachid mendesak agar syarikah yang terbukti tidak mampu memberikan pelayanan yang layak untuk dicoret dari daftar penyedia layanan haji.

"Ini akan kami rekomendasikan secara tegas. Tahun depan, syarikah seperti ini (tidak layak) tidak perlu lagi dipakai. Harus ada seleksi yang ketat agar hanya perusahaan yang benar-benar siap secara fasilitas dan tanggung jawab yang boleh menangani jemaah," tegasnya.

Menanggapi situasi ini, Wachid meminta pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja syarikah dalam penyelenggaraan haji. Evaluasi ini harus mencakup peninjauan standar minimum kelayakan akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

DPR RI menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas terhadap penyedia layanan yang lalai. Tujuannya adalah untuk memastikan ibadah haji di masa mendatang dapat memberikan kenyamanan dan penghormatan yang layak bagi seluruh jemaah Indonesia.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Evaluasi Syarikah: Pemerintah harus segera mengevaluasi kinerja seluruh syarikah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, terutama terkait dengan penyediaan akomodasi.
• Standar Minimum: Kementerian Agama dan PPIH harus menetapkan standar minimum kelayakan akomodasi yang jelas dan terukur di Armuzna.
• Seleksi Ketat: Proses seleksi syarikah harus diperketat untuk memastikan hanya perusahaan yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi yang dapat menangani jemaah haji.
• Pengawasan Intensif: Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan haji harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.
• Tindakan Tegas: Penyedia layanan yang terbukti lalai atau tidak memenuhi standar harus dikenakan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin.

Dengan langkah-langkah konkret ini, DPR RI berharap penyelenggaraan haji di masa depan dapat berjalan lebih baik dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk dan bermakna bagi seluruh jemaah Indonesia.