Jejak Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo dalam Konstelasi Ekonomi Indonesia

Sumitro Djojohadikusumo, seorang tokoh ekonomi yang tak lekang oleh waktu, mewariskan pemikiran yang kaya akan nuansa sosialisme pragmatis dan nasionalisme yang kuat. Analisis Dawam Rahardjo dan para ekonom lainnya menyoroti bagaimana Sumitro menekankan perlunya perencanaan ekonomi nasional yang berbasis sosialisme sebagai cara efektif untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.

Inti dari pemikiran Sumitro adalah keyakinan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan makro yang terarah, partisipasi aktif sektor negara, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, dan penguatan lembaga keuangan pemerintah. Pemikiran ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini, yang menunjukkan kesinambungan ide antara generasi.

Aktivisme dan Ekonomi Kerakyatan

Lebih dari sekadar seorang akademisi, Sumitro adalah seorang aktivis pergerakan yang gigih memikirkan nasib bangsa melalui keterlibatan dalam organisasi politik. Hal ini tercermin dalam pemikirannya yang sangat dekat dengan ekonomi kerakyatan. Disertasinya tentang perkreditan usaha kecil pada masa penjajahan menjadi bukti nyata. Sumitro melihat sistem perkreditan rakyat sebagai instrumen penting dalam memerangi kemiskinan dan mendorong pembangunan industri kecil serta kerajinan rakyat.

Pelopor Industrialisasi dan Kebijakan Benteng

Sumitro dikenal sebagai "pelopor industrialisasi" karena keyakinannya bahwa industrialisasi adalah kunci kemajuan pembangunan Indonesia. Ia menekankan pentingnya perencanaan kebijakan perdagangan luar negeri untuk mendukung industrialisasi dan membentuk sistem ekonomi berencana dengan badan perencanaan nasional yang kuat.

Sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Sumitro meluncurkan Rencana Urgensi Industrialisasi, sebuah upaya untuk membebaskan Indonesia dari "lingkaran setan kemiskinan". Kebijakan "Kebijaksanaan Benteng" menjadi tonggak penting, memberikan monopoli impor bahan baku kepada koperasi rakyat untuk membangun modal dalam negeri bagi industri.

Keseimbangan Industri dan Pertanian

Sumitro menekankan pentingnya pembangunan industri nasional yang berfokus pada pembentukan modal domestik, bukan hanya mengandalkan investasi asing. Ia juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, memastikan bahwa masyarakat pedesaan tidak terabaikan. Hal ini tercermin dalam perdebatannya dengan Sjafruddin Prawiranegara, yang menekankan pentingnya pembangunan dari desa dan pertanian terlebih dahulu.

Ekonomi Pancasila dan Sosialisme Nasional

Ideologi Sumitro sangat terkait dengan nasionalisme. Dalam bukunya Sistem Ekonomi Pancasila, ia berpendapat bahwa ekonomi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sumitro menganut paham sosialisme nasionalis atau sosialisme negara, meyakini bahwa perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak dengan peran negara yang kuat.

Relevansi Pemikiran Sumitro di Era Modern

Pemikiran Sumitro terus relevan dalam kebijakan ekonomi Indonesia saat ini. Presiden Prabowo Subianto, melalui kebijakan-kebijakannya, menunjukkan pengaruh pemikiran Sumitro, terutama dalam hal peran negara dalam ekonomi. Meskipun mengakui pentingnya pasar dan kapitalisme, Prabowo menekankan perlunya mengambil yang terbaik dari kedua sistem tersebut untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang berjalan saat ini mencerminkan warisan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo dan sekaligus pandangan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Pemikiran yang menekankan keseimbangan antara peran negara, pembangunan industri nasional, dan kesejahteraan rakyat.