Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa proses penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia akan memasuki tahap uji publik pada Juli 2025. Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

"Target kami, uji publik akan dilaksanakan pada bulan Juli," ujar Fadli Zon.

Saat ini, proses penulisan sejarah terus berlangsung, melibatkan para ahli dan sejarawan dari berbagai latar belakang. Upaya penulisan ulang ini dianggap penting mengingat kurun waktu 26 tahun telah berlalu sejak penulisan sejarah terakhir dilakukan, yaitu pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Fadli Zon menyoroti bahwa peristiwa penting seperti Pemilu 1999, yang menandai era reformasi, belum tercatat dalam buku sejarah resmi. Penulisan sejarah yang komprehensif diharapkan dapat menjadi bagian dari memori kolektif bangsa.

Dalam proses penyusunan ulang ini, Kementerian Kebudayaan melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Fadli Zon meyakinkan masyarakat bahwa para sejarawan yang terlibat memiliki kompetensi dan keahlian yang teruji di bidang akademis. Dengan demikian, hasil penulisan sejarah ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Para sejarawan yang terlibat adalah guru besar dan doktor yang memiliki spesialisasi di bidang sejarah. Kami akan melakukan uji publik setelah proses penulisan selesai," tegasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon juga telah menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah ini akan mencakup revisi, penambahan, dan pelurusan fakta-fakta sejarah berdasarkan kajian para ahli. Hal ini dilakukan untuk memperbarui informasi dan melengkapi catatan sejarah yang ada.

"Kami akan memperbarui dan menambah beberapa jilid, berdasarkan buku-buku yang sudah ada. Lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan, mereka memiliki kompetensi dalam menulis dan menyunting buku sejarah," jelas Fadli Zon.

Selain itu, penulisan ulang sejarah ini juga akan memasukkan temuan-temuan baru dari periode prasejarah serta menambahkan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran sejarah yang lebih lengkap dan akurat.

"Semua perlu diperbarui. Misalnya, periode terakhir dalam versi sejarah saat ini adalah periode sebelum Presiden SBY. Tentu, akan ditambahkan periode setelahnya," pungkas Fadli Zon.