Pemerintahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur, SF Hariyanto, telah memasuki 100 hari pertama masa jabatan, dan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Berbagai program strategis telah diluncurkan dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh provinsi.

Salah satu langkah awal yang signifikan adalah penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk seluruh SMA/SMK dan SLB, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Inisiatif ini menjadi landasan penting dalam merealisasikan pendidikan gratis di tingkat menengah atas. Selain itu, Bosda afirmasi juga dialokasikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta karena keterbatasan kuota di sekolah negeri.

Alokasi Bosda afirmasi pada tahun ajaran 2024/2025 mencakup 842 siswa di enam kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Riau berencana meningkatkan alokasi ini menjadi 3.150 siswa di 12 kabupaten/kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.

Perhatian khusus juga diberikan pada pendidikan keagamaan. Sebanyak 373 Madrasah Aliyah (MA) swasta di 12 kabupaten/kota menerima bantuan operasional, sebagai upaya memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas berbasis agama.

Guna meringankan beban ekonomi keluarga dan mengurangi angka putus sekolah, Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program seragam sekolah gratis. Program ini menyasar siswa baru kelas X SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di seluruh Riau, dengan total alokasi mencapai 110.000 siswa yang diterima melalui PPDB 2025.

Terobosan penting lainnya adalah pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau siswa dari keluarga prasejahtera yang selama ini belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Tahap awal program ini akan dimulai pada tahun 2025 dengan memanfaatkan Gedung Asrama Haji Provinsi Riau sebagai lokasi pembelajaran. Berdasarkan hasil survei teknis yang dilakukan pada 9 Mei 2025, fasilitas tersebut dinilai layak untuk digunakan. Sebanyak 50 siswa dari keluarga kurang mampu akan mengikuti pendidikan jenjang SMA di lokasi tersebut.

Selanjutnya, pemerintah provinsi berencana membangun sekolah rakyat permanen yang berlokasi di kawasan Pasir Putih. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak-anak di Riau, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Dengan fokus pada pendidikan inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Riau berupaya menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing.