Evaluasi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta: Sorotan Warga pada Transportasi Publik dan Keamanan
Pramono Anung dan Rano Karno telah melewati 100 hari pertama mereka menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Momen ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait berbagai aspek pelayanan publik di ibu kota.
Sorotan utama tertuju pada sektor transportasi publik, khususnya layanan mikrotrans yang terintegrasi dalam sistem Jaklingko. Beberapa warga menyuarakan keprihatinan terkait perilaku pengemudi dan fasilitas pendukung yang dirasa belum optimal. Via, seorang warga Jagakarsa, menyoroti perilaku sejumlah pengemudi mikrotrans yang kerap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan pelatihan yang memadai kepada para pengemudi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan.
Selain masalah kecepatan, Via juga mengeluhkan ketiadaan kamera pengawas (CCTV) di gedung Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan. Pengalaman tidak menyenangkan dialaminya ketika mengikuti pelatihan di sana. Uang senilai Rp900.000 yang disimpan di dalam loker raib. Ketiadaan CCTV menyulitkan proses investigasi dan membuat pelaku pencurian sulit diidentifikasi. Via berharap pemerintah segera memasang CCTV di seluruh area PPKD untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Keluhan serupa juga datang dari Zidan, warga Johor Baru. Ia kerap menyaksikan pengemudi mikrotrans melewati halte atau titik pemberhentian meskipun tidak ada penumpang yang naik atau turun. Tindakan ini dinilai merugikan warga yang menunggu di halte. Hal ini juga menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan. Zidan berharap ada penegasan aturan dan sanksi yang jelas bagi pengemudi yang melanggar ketentuan operasional.
Nina, warga Jagakarsa lainnya, juga menyoroti perilaku ugal-ugalan sejumlah pengemudi mikrotrans. Ia khawatir perilaku ini dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Nina berharap Pramono Anung dan Rano Karno dapat memberikan perhatian khusus pada masalah ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menertibkan para pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menceritakan pengalaman temannya yang terlambat masuk sekolah akibat mikrotrans yang ditumpanginya berhenti terlalu lama di suatu tempat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah transportasi publik dapat berdampak signifikan pada aktivitas sehari-hari warga, terutama pelajar.
Secara keseluruhan, aspirasi warga yang disampaikan menunjukkan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam sektor transportasi publik. Peningkatan pengawasan terhadap pengemudi, pembenahan fasilitas pendukung, dan penegakan aturan yang lebih tegas menjadi kunci untuk mewujudkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan.