Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, khususnya dalam penanganan banjir. Fraksi Gerindra melalui Ketua Komisi A, Inggard Joshua, menilai bahwa program-program yang digagas belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah banjir di ibu kota.

"Pembaruan nyata dalam menyelesaikan akar permasalahan banjir masih belum terlihat," ungkap Inggard. Ia menambahkan bahwa program-program yang dijalankan terkesan parsial dan belum menyentuh inti persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta. Inggard berharap agar program unggulan 100 hari pemerintahan Pramono-Rano dapat lebih fokus pada isu-isu mendasar seperti:

• Penataan lingkungan kawasan kumuh
• Peningkatan akses layanan bagi kelompok rentan

Kritik serupa juga datang dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh. Ia menekankan bahwa pengendalian banjir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Meskipun program 100 hari secara umum berjalan baik, dampak nyata dari upaya penanganan banjir belum terasa di lapangan.

Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi NasDem, Mujiyono, menambahkan bahwa persoalan banjir di Jakarta semakin kompleks akibat perubahan iklim. Intensitas hujan yang tinggi membutuhkan strategi jangka panjang yang komprehensif, termasuk:

• Pembangunan tanggul laut
• Pembuatan sumur resapan terintegrasi

Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengakui bahwa satu dari 40 program unggulan belum terealisasi dalam 100 hari kerja. Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, sebuah badan investasi yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan di Jakarta. Chico menjelaskan bahwa keterlambatan ini tidak signifikan dan sebagian besar program telah berjalan sesuai rencana.