Pemerintah Arab Saudi mengambil langkah proaktif dalam menertibkan pelaksanaan ibadah haji dengan menyediakan fasilitas penampungan sementara bagi jemaah yang tidak memiliki izin resmi. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan prosesi haji, serta menindak tegas praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan jemaah lainnya.

Lokasi penampungan strategis didirikan di wilayah selatan dan utara kota Jeddah, sebuah kota pelabuhan penting di tepi Laut Merah. Penempatan ini dipilih untuk memudahkan koordinasi dengan berbagai badan keamanan dan instansi terkait lainnya dalam mengelola dan memproses jemaah haji ilegal. Juru bicara Pemerintah Kota Jeddah, Mohammed Al Baqmi, menjelaskan bahwa fasilitas ini akan menjadi tempat tinggal sementara bagi para pelanggar hingga proses hukum dan tindakan disipliner terhadap mereka diselesaikan.

Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas Saudi telah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait haji. Tindakan tegas telah diambil terhadap puluhan individu yang terlibat, baik jemaah maupun pihak-pihak yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut. Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan administratif melalui komite khusus, yang mencakup hukuman penjara, denda hingga 100.000 Riyal Saudi, deportasi bagi ekspatriat yang terlibat setelah menjalani hukuman, serta larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga berupaya untuk menyita kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut melalui perintah pengadilan. Pemerintah Saudi secara konsisten menekankan bahwa satu-satunya visa yang sah untuk melaksanakan ibadah haji adalah visa haji resmi, bukan visa kunjungan atau jenis visa lainnya. Jemaah yang mencoba menunaikan haji dengan menggunakan visa kunjungan akan dianggap tidak memenuhi syarat dan akan dikenakan sanksi.

Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan denda hingga 20.000 Riyal Saudi bagi siapa pun yang tertangkap melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin resmi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai banyaknya jemaah dari berbagai negara yang memperpanjang visa kunjungan mereka di Arab Saudi dengan tujuan untuk melaksanakan haji secara ilegal. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Saudi untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah.

Otoritas Saudi terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dengan menindak tegas praktik-praktik ilegal dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki izin resmi yang dapat melaksanakan ibadah haji, pemerintah Saudi berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh jemaah untuk menjalankan rukun Islam kelima ini.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait upaya penertiban haji ilegal di Arab Saudi:

• Pendirian fasilitas penampungan sementara di Jeddah.
• Penindakan tegas terhadap jemaah dan fasilitator haji ilegal.
• Hukuman penjara, denda, deportasi, dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi.
• Penyitaan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal.
• Penegasan bahwa hanya visa haji yang sah untuk melaksanakan ibadah haji.
• Denda bagi siapa pun yang mencoba melakukan haji tanpa izin resmi.