Israel Ultimatum Hamas: Terima Kesepakatan Sandera atau Hadapi Konsekuensi Penghancuran
Israel Beri Ultimatum Keras kepada Hamas: Pilih Kesepakatan atau Hadapi Pemusnahan
Ketegangan antara Israel dan Hamas kembali memuncak setelah pemerintah Israel melontarkan ancaman serius kepada kelompok militan yang menguasai Gaza tersebut. Israel menegaskan bahwa Hamas harus segera menyetujui proposal pembebasan sandera yang saat ini berada di Gaza, atau menghadapi konsekuensi yang sangat berat, yaitu "dimusnahkan". Ancaman ini muncul di tengah harapan adanya terobosan dalam negosiasi gencatan senjata, yang turut didorong oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa kesepakatan damai sudah "sangat dekat".
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara eksplisit menyampaikan pesan tersebut. Katz menyatakan bahwa Hamas memiliki dua pilihan: menerima persyaratan yang diajukan dalam proposal gencatan senjata yang dikenal sebagai "Kesepakatan Witkoff", yang difasilitasi oleh utusan AS Steve Witkoff, atau menghadapi kehancuran total. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Hamas menyatakan bahwa proposal yang diajukan tidak memenuhi tuntutan mereka. Pemerintah Israel sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa penghancuran Hamas merupakan tujuan utama dalam operasi militer mereka di Gaza.
Negosiasi yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir dua tahun di Gaza menemui jalan buntu. Israel melanjutkan operasi militernya pada bulan Maret lalu setelah gencatan senjata sementara gagal dipertahankan. Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Trump mengklaim bahwa kesepakatan mengenai Gaza sudah sangat dekat dan akan segera diumumkan.
Situasi semakin rumit dengan pengumuman Israel mengenai rencana pembangunan 22 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina. Keputusan ini diambil oleh kabinet keamanan Israel dan diumumkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Rencana ini juga mencakup legalisasi pos-pos permukiman ilegal yang telah dibangun tanpa izin pemerintah. Menteri Katz bahkan menyatakan komitmennya untuk membangun "negara Yahudi Israel" di Tepi Barat. Tindakan ini menuai kecaman internasional karena permukiman Israel di wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional dan menjadi penghalang utama bagi perdamaian yang berkelanjutan.
Poin-poin penting yang perlu dicatat:
- Ancaman Israel terhadap Hamas untuk menerima kesepakatan sandera atau dimusnahkan.
- Peran Amerika Serikat dalam mendorong kesepakatan gencatan senjata.
- Rencana Israel untuk membangun permukiman baru di Tepi Barat.
- Kecaman internasional terhadap aktivitas permukiman Israel.
Berikut adalah beberapa daftar terkait permukiman Israel:
- Rencana pembangunan 22 permukiman baru
- Legalisasi pos permukiman ilegal
- Komitmen untuk membangun "negara Yahudi Israel" di Tepi Barat