Investasi Minim, Ancaman Besar: Celah Pendanaan Kritis untuk Pelestarian Ekosistem Laut Global

Meskipun lautan mencakup 70 persen permukaan bumi dan menjadi pilar kehidupan di planet ini, investasi global untuk pelestariannya masih jauh dari memadai. Laporan terbaru dari UNCTAD (Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB) mengungkap fakta mengejutkan: kurang dari 1 persen bantuan pembangunan global dialokasikan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Kondisi ini menciptakan celah pendanaan kritis yang mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan jutaan manusia yang bergantung padanya.

Laut berperan vital dalam mengatur iklim global, menyediakan keanekaragaman hayati yang kaya, dan menjadi sumber pangan dan penghidupan bagi ratusan juta orang. Namun, lautan saat ini menghadapi ancaman serius dari berbagai faktor, termasuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan air laut, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrem; tata kelola yang buruk; serta praktik-praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem laut dan penurunan populasi ikan hingga ancaman terhadap infrastruktur pesisir dan rute pelayaran, khususnya bagi masyarakat yang hidup di daerah pesisir.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-14, yaitu melindungi kehidupan bawah laut, diperkirakan dibutuhkan investasi sebesar 175 miliar dolar AS per tahun. Ironisnya, jumlah dana yang terkumpul saat ini hanya mencapai 4 miliar dolar AS, berasal dari berbagai sumber termasuk pemerintah negara-negara, filantropi, dan investasi swasta. Kondisi ini menjadikan konservasi laut sebagai SDG yang paling kekurangan pendanaan. Situasi ini semakin diperparah dengan subsidi global untuk industri perikanan yang mencapai 22 miliar dolar AS, sebagian besar justru berkontribusi pada penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak ekosistem.

Lebih lanjut, hambatan perdagangan juga menjadi kendala dalam upaya pelestarian laut. Tarif impor yang tinggi, terutama yang diterapkan negara-negara maju terhadap produk perikanan dari negara berkembang (3,2 persen dibandingkan rata-rata 14 persen di antara negara berkembang), membatasi akses pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan di negara-negara tersebut. Padahal, ekonomi kelautan global telah tumbuh pesat, meningkat 250 persen sejak 1995, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan (190 persen). Ekspor barang dan jasa kelautan mencapai angka fantastis 2,2 triliun dolar AS pada tahun 2023, didorong oleh peningkatan ekspor ikan dan produk olahannya.

Potensi ekonomi laut masih sangat besar. UNCTAD memperkirakan dua pertiga spesies laut belum teridentifikasi, menyimpan potensi besar untuk penemuan obat-obatan baru, sumber pangan rendah karbon, dan bahan baku terbarukan seperti pengganti plastik, dengan potensi pasar mencapai 10,8 miliar dolar AS. Pertumbuhan pasar bioteknologi kelautan diperkirakan akan melampaui 50 persen pada tahun ini. Namun, potensi ini tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen yang kuat dalam hal investasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

UNCTAD merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, antara lain: integrasi sektor kelautan ke dalam rencana iklim dan keanekaragaman hayati nasional, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan pengumpulan data emisi dan investasi terkait laut, penghapusan subsidi yang merugikan, serta perjanjian hukum yang mengikat tentang polusi plastik. UNCTAD dan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (DESA) juga akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan inovasi data untuk mendukung negara-negara kepulauan kecil berkembang, khususnya di kawasan Karibia.

Kesimpulannya, celah pendanaan yang signifikan untuk pelestarian laut merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Peningkatan investasi yang substansial, diiringi dengan tata kelola yang baik dan praktik-praktik berkelanjutan, merupakan kunci untuk melindungi dan memanfaatkan potensi besar lautan untuk generasi mendatang.