Keputusan Elon Musk, CEO Tesla, untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengundang berbagai spekulasi dan analisis. Pengunduran diri ini, yang terjadi setelah 130 hari masa jabatan Musk sebagai pegawai pemerintah khusus di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), diduga kuat dipicu oleh ketidakselarasan visi antara Musk dan Trump, terutama terkait kebijakan efisiensi dan isu ketenagakerjaan.

Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan Trump, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah besar pegawai, termasuk mereka yang berafiliasi dengan Partai Republik dan pendukung Trump, menjadi salah satu faktor pemicu. Kebijakan ini menuai kekecewaan dan berpotensi menggerus dukungan terhadap Trump. Lebih jauh, Hikmahanto menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap lembaga-lembaga seperti USAID dan VoA, yang dianggap sebagai alat untuk memperkuat hegemoni AS di dunia. Pemangkasan anggaran dan perubahan orientasi lembaga-lembaga ini dapat memicu ketidaksukaan dari berbagai negara.

Isu lain yang menjadi perhatian Musk adalah revolusi mesin dan perangkat lunak yang dicanangkan Trump, yang berpotensi menggantikan peran manusia dalam berbagai sektor. Hal ini bertentangan dengan janji kampanye Trump yang ingin menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Musk, sebagai seorang inovator teknologi, tentu memiliki pandangan tersendiri mengenai peran teknologi dalam masyarakat dan dampaknya terhadap tenaga kerja.

Selain perbedaan pandangan kebijakan, Hikmahanto juga mengindikasikan adanya faktor hubungan personal antara Musk dan Trump. Menurutnya, Trump terkesan mengabaikan Musk, tidak lagi melibatkan Musk dalam diskusi penting, atau memberikan penghargaan yang selayaknya. Hal ini membuat Musk merasa tidak dihargai dan mempertimbangkan untuk keluar dari pemerintahan.

Sebelum pengunduran dirinya, Musk sempat mengkritik RUU pajak dan anggaran yang diajukan oleh Partai Republik. Ia menyatakan kekecewaannya karena RUU tersebut justru meningkatkan defisit anggaran, alih-alih menguranginya, dan berpotensi merusak upaya yang telah dilakukan oleh tim DOGE.

Pengunduran diri Musk menjadi sorotan di tengah upaya pemerintahan Trump untuk merestrukturisasi pemerintah federal. Pemerintah AS menegaskan bahwa upaya DOGE untuk merampingkan dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut. Meski demikian, kepergian tokoh sekaliber Musk tentu menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan efektivitas upaya tersebut.