Efisiensi Anggaran Pusat Membatalkan Pembangunan Sembilan Ruas Jalan di Banyuwangi

Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya, sembilan proyek pembangunan ruas jalan senilai Rp 59 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) resmi dibatalkan. Pembatalan ini terjadi meskipun proyek tersebut telah melewati tahap lelang dan memiliki pemenang tender. Informasi ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, atau yang akrab disapa Yayan, pada Selasa (4/3/2025).

Yayan menjelaskan bahwa keputusan pembatalan diambil sekitar dua minggu sebelum pengumuman resmi. Sembilan ruas jalan yang terdampak meliputi beberapa jalur vital, antara lain: ruas jalan Pekulo; ruas jalan Sukamaju hingga Parijatah; ruas jalan Pesanggaran hingga Pantai Lampon; dan ruas jalan Pesanggaran hingga Sumberagung. Rincian lokasi pembangunan lainnya masih dalam tahap verifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Pembatalan ini tentu mengecewakan mengingat proyek-proyek tersebut telah melalui proses tender dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta menunjang perekonomian daerah.

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar pada proyek DAK, Yayan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif tidak terpengaruh secara signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat hanya menekankan efisiensi pada 16 item belanja spesifik, seperti pengurangan biaya rapat, kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas. Namun, Yayan menegaskan bahwa prioritas tetap diberikan pada pembangunan infrastruktur yang dinilai paling krusial untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi.

Pemkab Banyuwangi menerapkan sistem skala prioritas dalam penentuan pembangunan infrastruktur dari APBD. Prioritas utama diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan-jalan utama atau jalan primer. Selanjutnya, fokus diarahkan pada ruas jalan yang mendukung sektor pariwisata, khususnya jalur Tour de Banyuwangi Ijen dan akses menuju destinasi wisata unggulan. Jalan-jalan yang menunjang sektor pertanian produktif juga menjadi prioritas penting dalam rencana pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Dengan strategi ini, Pemkab Banyuwangi berupaya untuk tetap mengoptimalkan anggaran yang ada demi pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Langkah Pemkab Banyuwangi ini menunjukkan upaya adaptasi terhadap kebijakan pemerintah pusat. Meski adanya pembatalan proyek, prioritas pembangunan infrastruktur tetap difokuskan untuk mendorong sektor-sektor ekonomi penting, seperti pariwisata dan pertanian. Ke depan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien, tanpa mengorbankan pembangunan yang penting bagi kepentingan masyarakat.