Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program job fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kritik ini disampaikan sebagai bagian dari evaluasi 100 hari kinerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

William Aditya Sarana, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, menyatakan bahwa masih terdapat program-program yang belum berjalan optimal dan memerlukan evaluasi mendalam. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah job fair, yang dinilai belum efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang perlu dikritisi karena belum berjalan optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar William dalam keterangan tertulisnya.

Merujuk pada survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, William mengungkapkan bahwa sekitar 47% warga Jakarta belum mengetahui keberadaan program job fair. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sosialisasi dan efektivitas program dalam menjangkau target sasaran.

Selain itu, PSI juga menyoroti keraguan publik terhadap efektivitas job fair dalam menekan angka pengangguran di Jakarta. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya beli masyarakat, program ketenagakerjaan seperti job fair seharusnya dapat menjadi solusi yang efektif bagi pencari kerja.

William menekankan pentingnya optimalisasi program ketenagakerjaan dan mendorong Gubernur Pramono Anung untuk lebih terbuka dalam berdialog dengan masyarakat dan stakeholder terkait.

"Dengan membuka ruang dialog, Pemprov bisa mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program serta aspek yang perlu ditingkatkan," jelasnya.

Dengan dialog yang lebih intensif, diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang ketenagakerjaan.

PSI berharap evaluasi ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas program-programnya dan memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi masyarakat.