Pemerintah Malaysia tengah berupaya keras untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) di negaranya. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah dengan menargetkan pembangunan 10.000 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di seluruh negeri pada akhir tahun 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen Negeri Jiran untuk menjadi pusat produksi dan inovasi EV di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Fadillah Yusof, yang juga menjabat sebagai Menteri Transisi Energi dan Transformasi Air, menekankan pentingnya infrastruktur pengisian daya yang memadai untuk mendukung pertumbuhan pasar EV. Pemerintah Malaysia berfokus pada peningkatan dan pengembangan infrastruktur pengisian daya di seluruh negeri, termasuk wilayah Sabah dan Sarawak. Langkah ini diharapkan dapat menarik investasi berkualitas tinggi dan meningkatkan kapabilitas industri lokal.

Datuk Seri Fadillah Yusof juga menyoroti strategi National Investment Aspirations yang dirancang untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat rantai pasok global. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa seiring meningkatnya penjualan EV, akan semakin banyak investor yang tertarik ke sektor ini. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, Malaysia juga menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan lebih banyak pengisi daya cepat tipe Direct Current (DC), dibandingkan pengisi daya Alternating Current (AC). Pemerintah Malaysia bekerja sama dengan PETRONAS dan pelaku industri lainnya untuk mengatasi masalah ini. Kementerian terkait memastikan konektivitas pengisian daya yang memadai, termasuk di sepanjang jalan tol, wilayah pedesaan, dan area lainnya di Malaysia.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data terbaru, Indonesia baru memiliki 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh negeri. Dari jumlah itu, 1.000 unit berada di jalur lintas Trans Sumatra dan Jawa. PT PLN (Persero) fokus pada pembangunan SPKLU di jalur lintas kota dan provinsi. PLN mengklaim SPKLU di Indonesia telah dipetakan secara strategis dan tersedia di hampir semua rest area tol utama, dengan jarak antar stasiun rata-rata hanya 23 kilometer.

Selain PLN, sejumlah pabrikan mobil listrik juga menyediakan jaringan pengecasan, baik privat maupun dibuka untuk umum. Jaringan provider pengecasan swasta juga mulai gencar membangun fasilitas cas mobil listrik di seluruh Indonesia.

Perbandingan jumlah SPKLU antara Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu berbenah untuk mengejar ketertinggalan. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya, termasuk memberikan insentif kepada investor swasta dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.