Bank Indonesia Pacu Pertumbuhan KPR Melalui Insentif dan Penurunan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia. Langkah ini diambil mengingat pangsa pasar KPR terhadap total kredit nasional yang masih tergolong rendah, menandakan potensi pertumbuhan yang signifikan. Data per Maret 2025 menunjukkan bahwa pangsa pasar KPR baru mencapai 10,16% dari total kredit yang beredar.

Selain itu, rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga masih relatif rendah, yaitu 5,08% pada tahun 2023. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti India (10,09%) dan Thailand (15,16%). Kondisi ini mendorong BI untuk melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap KPR.

Salah satu upaya utama BI adalah melalui penerapan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk sektor properti. Kebijakan ini memberikan insentif kepada bank-bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor properti, khususnya KPR. Per 1 April 2025, BI telah meningkatkan besaran insentif dari maksimal 4% menjadi maksimal 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan fokus utama pada sektor perumahan. Peningkatan ini diharapkan dapat memacu bank-bank untuk lebih agresif dalam menawarkan KPR kepada masyarakat.

Insentif KLM tidak hanya terbatas pada sektor properti, tetapi juga mencakup sektor-sektor prioritas lainnya seperti:

• Pertanian
• Perdagangan dan Manufaktur
• Transportasi, Pergudangan
• Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau

Namun, sektor perumahan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan insentif KLM sebesar Rp 84 triliun sejak implementasi penguatan KLM pada 1 April 2025. Insentif ini didistribusikan kepada berbagai kelompok bank, termasuk Bank BUMN (Rp 161,7 triliun), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) (Rp 167,4 triliun), Bank Pembangunan Daerah (BPD) (Rp 35,7 triliun), dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) (Rp 5,8 triliun).

Selain insentif KLM, BI juga mengambil langkah lain dengan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur BI Mei 2025. Penurunan ini diharapkan dapat mendorong bank-bank untuk menurunkan suku bunga kredit, termasuk KPR, sehingga meningkatkan daya tarik KPR bagi masyarakat.

Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan transparansi informasi terkait suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan melakukan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih produk KPR yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Praktik ini sejalan dengan kebijakan transparansi suku bunga kredit yang diterapkan oleh bank sentral di negara lain seperti Malaysia, India, dan China.

Dengan berbagai upaya ini, BI berharap dapat terus meningkatkan pangsa KPR di Indonesia dan mengatasi backlog sektor perumahan yang masih cukup besar. Pertumbuhan sektor perumahan tidak hanya akan berdampak positif pada ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses terhadap hunian yang layak.