Kekhawatiran akan fluktuasi suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang berencana membeli rumah atau sedang dalam proses mencicil. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah proaktif dengan memperketat pengawasan terhadap perbankan untuk memastikan perlindungan konsumen dari dampak naik turunnya suku bunga KPR.

Langkah konkret yang diambil OJK adalah mewajibkan bank umum konvensional untuk secara rutin dan transparan menyampaikan informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) kepada publik. SBDK ini menjadi acuan penting dalam penetapan suku bunga kredit, termasuk KPR, karena mencerminkan komponen utama seperti Harga Pokok Dana untuk Kredit, biaya operasional (overhead cost), dan margin keuntungan bank. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, POJK tersebut tidak hanya mengatur tentang SBDK sebagai indikator suku bunga efektif terendah, tetapi juga mewajibkan bank untuk memberitahukan setiap perubahan suku bunga dan konversi dari suku bunga flat ke efektif dalam offering letter kepada nasabah. Selain itu, bank juga harus mengumumkan perubahan penetapan SBDK kepada nasabah sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai komponen pembentuk suku bunga KPR dan dapat membuat keputusan yang lebih informed.

OJK berharap bahwa dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat ini, sektor properti dapat terus tumbuh secara stabil dan tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Perlindungan regulatif terhadap potensi risiko kenaikan suku bunga KPR diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para 'pejuang KPR'.

"Kami berharap sektor properti dapat terus tumbuh dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat umum, sehingga lebih banyak masyarakat yang mempunyai akses terhadap kepemilikan rumah yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Dian Ediana Rae.

Data dari OJK menunjukkan bahwa posisi rata-rata SBDK untuk segmen KPR pada akhir Maret 2025 adalah sebesar 9,18 persen. Namun, perlu dicatat bahwa besaran SBDK KPR bervariasi antar bank. Sebagai contoh, SBDK KPR pada beberapa bank adalah sebagai berikut:

• Bank Rakyat Indonesia (BRI): 10 persen
• Bank Mandiri: 12,5 persen
• Bank Negara Indonesia (BNI): 9,08 persen
• Bank Central Asia (BCA): 9,47 persen
• Bank Permata: 8,5 persen

Selain SBDK, bank juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti margin keuntungan, risiko nasabah, dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dalam menentukan besaran bunga KPR floating. Hal ini menyebabkan bunga floating KPR dapat berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya.

Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat dari OJK, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari fluktuasi suku bunga KPR dan memiliki akses yang lebih mudah terhadap kepemilikan rumah.