Gerindra DKI Usul Konsep Dapur Makan Bergizi Berstandar Internasional di Sekolah

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengajukan usulan alternatif terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta. Alih-alih merenovasi kantin sekolah, seperti yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gerindra mengusulkan pembangunan dapur MBG berstandar internasional di lingkungan sekolah. Usulan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, sebagai respon terhadap rencana perubahan program sarapan gratis menjadi renovasi kantin sekolah. Yudha berpendapat bahwa pembangunan dapur MBG yang berstandar tinggi, mirip dengan dapur katering hotel bintang lima, akan memberikan jaminan kualitas dan higienitas makanan yang lebih terkontrol dibandingkan hanya sekadar merenovasi kantin sekolah yang keberadaannya belum tentu menjamin kualitas makanan dan minuman yang dijual.

Efisiensi dan Kelanjutan Program

Pembangunan dapur MBG, menurut Yudha, akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan sekolah, biaya sewa dapat dihemat. Investasi pembangunan dapur tersebut juga akan memiliki dampak jangka panjang dan dapat menunjang keberlangsungan program MBG. “Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi,” ujar Yudha dalam keterangan persnya, Senin (10/3/2025).

Pemanfaatan Anggaran dan Kolaborasi Pemerintah

Gerindra mengusulkan agar dana MBG yang telah dialokasikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 2,5-3 triliun dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dapur MBG di sekolah-sekolah. Usulan ini akan disuarakan dalam pembahasan APBD-P tahun 2025. Lebih lanjut, Yudha menjelaskan bahwa konsep ini juga memungkinkan pemberdayaan pedagang kantin sekolah yang dapat dilibatkan dalam operasional dapur MBG.

Konsep dapur MBG berstandar internasional ini, menurut Yudha, juga telah diadopsi di negara-negara maju seperti Jepang. Ia melihat potensi kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program ini. Pemerintah daerah dapat menyediakan infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menyediakan koki terlatih, peralatan, dan bahan makanan berkualitas untuk MBG. “Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya,” imbuhnya.

Tanggapan Terhadap Perubahan Program Gubernur

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan perubahan program sarapan gratis menjadi renovasi kantin sekolah di seluruh Jakarta. Pramono beralasan bahwa program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan renovasi kantin dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan makanan di sekolah. Namun, Gerindra melihat hal ini sebagai sebuah peluang untuk membangun program MBG yang lebih terstruktur dan berkelanjutan melalui pembangunan dapur berstandar internasional di sekolah.

Usulan Gerindra ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan efektif dalam memastikan pemenuhan gizi anak-sekolah di DKI Jakarta, dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan keberlanjutan program. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta.