Pemerintah Siapkan 60 Ribu Guru dan Skema Kurikulum Baru untuk Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, memasuki babak baru dengan kebutuhan mendesak akan sumber daya manusia dan kurikulum yang mumpuni. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu'ti, mengungkapkan perlunya rekrutmen sebanyak 60.000 guru untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah rakyat yang direncanakan beroperasi. Pernyataan ini disampaikan beliau kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Proses perekrutan guru ini, menurut Mendikbudristek, masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan kajian lebih lanjut. Pemerintah akan mempertimbangkan dua opsi: merekrut guru baru atau mendistribusikan guru yang sudah ada di wilayah lain. “Kebutuhan 60 ribu guru ini akan dipenuhi melalui skema yang tengah kami rumuskan, baik melalui rekrutmen tenaga pengajar baru maupun redistribusi guru yang sudah ada,” ujar Mendikbudristek. “Proses ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang.”

Selain kebutuhan guru, kurikulum juga menjadi fokus utama. Mendikbudristek menjelaskan akan ada dua skema kurikulum yang dapat diterapkan di Sekolah Rakyat. Sekolah dapat memilih untuk mengikuti kurikulum sekolah unggulan yang berstandar internasional, atau tetap menggunakan kurikulum nasional yang berlaku saat ini. “Sekolah-sekolah dapat memilih untuk mengadopsi kurikulum sekolah unggulan, seperti model sekolah unggulan Garuda yang berstandar internasional, atau menggunakan kurikulum nasional yang telah ada,” jelas Mendikbudristek. “Kedua opsi ini akan memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi sekolah-sekolah rakyat.”

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menginformasikan bahwa saat ini terdapat sekitar 50 sekolah rakyat yang telah siap beroperasi. Meskipun sekolah-sekolah tersebut siap untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ini, operasionalisasinya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Hingga saat ini, tercatat sekitar 50 sekolah rakyat yang telah siap beroperasi. Namun, kami masih menunggu arahan Presiden sebelum memulai operasionalnya,” kata Gus Ipul. “Kami akan menyampaikan laporan lengkap kepada Presiden dalam waktu dekat, dan berharap mendapat arahan terkait pelaksanaannya.”

Terkait anggaran, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk setiap sekolah akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Meskipun demikian, pemerintah telah mengalokasikan rata-rata Rp 100 miliar per sekolah. “Besaran anggaran per sekolah akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing lokasi,” kata Cak Imin. “Namun, rata-rata anggaran yang dialokasikan per sekolah adalah sekitar Rp 100 miliar.”

Dengan persiapan yang matang dan komprehensif, pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kehadiran 60.000 guru baru dan penerapan kurikulum yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya.