Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah siap untuk diluncurkan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pembentukan satgas ini melibatkan berbagai instansi lintas kementerian, menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani isu PHK secara komprehensif.

Menurut Menaker Yassierli, Satgas PHK tidak hanya berfokus pada mitigasi PHK, tetapi juga mencakup keseluruhan proses dari hulu hingga hilir. Satgas ini diharapkan dapat meninjau regulasi dan kebijakan yang berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Keterlibatan lintas kementerian menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan PHK dari berbagai aspek.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap pembentukan Satgas PHK, usulan yang diajukan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dukungan ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI pada bulan Maret lalu. Presiden Prabowo menilai pembentukan Satgas PHK sebagai gagasan yang penting dan mendesak agar segera direalisasikan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden juga kembali menyinggung soal Satgas PHK saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta. Beliau menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan pekerja di-PHK secara semena-mena. Komitmen ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja dan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari PHK.

Satgas PHK akan menggunakan data terintegrasi dari Pusat Data dan Informasi Kemenaker serta data dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai rujukan utama. Penggunaan sumber data yang komprehensif ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran terkait keakuratan data PHK dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan data yang akurat, Satgas PHK dapat merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk membantu pekerja yang terdampak PHK dan mencegah terjadinya PHK massal.

Satgas PHK akan bertugas untuk:

• Melakukan mitigasi PHK
• Meninjau regulasi dan kebijakan yang berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan
• Memberikan bantuan kepada pekerja yang terdampak PHK
• Mencegah terjadinya PHK massal

Pembentukan Satgas PHK merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan data yang akurat, Satgas PHK diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi permasalahan PHK di Indonesia.