Fahri Hamzah Meminta Maaf Setelah Terekam Naik Ojek Online Tanpa Helm di Tengah Kemacetan Jakarta

Jakarta digemparkan dengan beredarnya video Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang memilih menggunakan jasa ojek online (ojol) untuk menghindari kemacetan parah di ibu kota. Video yang viral di media sosial itu memperlihatkan Fahri turun dari motor ojol di tengah kepadatan lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Insiden ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, terutama karena Fahri terlihat tidak mengenakan helm, sementara helm milik pengemudi ojol justru tergeletak di motor.

Fahri Hamzah mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah sosok dalam video yang beredar. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan ojol diambil karena dirinya terjebak macet selama dua jam dalam perjalanan dari kantornya di Kebayoran Baru menuju kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlambatan ini disebabkan oleh undangan mendadak untuk membahas satuan tugas (satgas) perumahan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto. Karena waktu yang semakin mendesak, stafnya berinisiatif memesan ojol untuk memastikan Fahri dapat tiba tepat waktu di lokasi pertemuan.

• Permintaan Maaf Atas Pelanggaran Aturan Keselamatan

Merespon kritik yang muncul terkait pelanggaran aturan keselamatan karena tidak mengenakan helm, Fahri Hamzah menyampaikan permohonan maafnya. Ia mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa situasinya saat itu terjadi secara tiba-tiba.

• Tanggapan Terhadap Tuduhan Pencitraan

Selain isu helm, Fahri juga menghadapi tuduhan pencitraan karena video tersebut direkam oleh staf khusus Menko Airlangga Hartarto. Menanggapi tuduhan tersebut, Fahri dengan santai membantahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam perekaman video tersebut, dan justru staf Menko Airlangga yang mengambil video tersebut.

Insiden ini memicu perdebatan di kalangan warganet. Sebagian mengkritik tindakan Fahri yang dianggap melanggar aturan keselamatan, sementara yang lain memahami keputusannya sebagai upaya untuk menghindari keterlambatan dalam memenuhi undangan penting. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan diskusi mengenai pentingnya keselamatan berkendara serta etika pejabat publik dalam berperilaku di ruang publik.