Kemacetan lalu lintas di Jakarta kembali menjadi sorotan, kali ini melibatkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Pada Rabu (28/5/2025), Fahri memilih menggunakan jasa ojek online (ojol) untuk menghindari kemacetan parah yang melanda ibu kota. Aksi ini terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial.

Video tersebut menampilkan Fahri turun dari sepeda motor ojol dengan mengenakan kemeja batik cokelat dan topi biru berlogo garuda. Fahri membenarkan bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya terjebak macet selama dua jam di Jalan Jenderal Sudirman.

"Dua jam dari Raden Patah," ujarnya menjelaskan titik awal kemacetan yang ia alami. Ia berencana untuk menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas mengenai satuan tugas (satgas) perumahan.

Permintaan Maaf Terkait Helm

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam video tersebut adalah Fahri tidak mengenakan helm saat dibonceng ojol. Helm dengan logo aplikasi ojol terlihat diletakkan di bagian depan motor. Fahri mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf.

"Saya minta maaf, saya dijemput dalam keadaan begitu," ujarnya.

Tanggapan Terhadap Tuduhan Pencitraan

Aksi Fahri naik ojol juga memicu komentar tentang potensi pencitraan. Yusuf Hamka, Staf Khusus Airlangga Hartarto, bahkan menyebut Fahri "merakyat" dalam video yang ia rekam. Menanggapi hal ini, Fahri memilih untuk tidak terlalu memikirkannya.

"Aya-aya wae. Lagipula saya enggak punya kepentingan. (Orang) yang videoin bukan saya, ngapain juga (pencitraan)," jelasnya.

Fahri menjelaskan bahwa stafnya yang memesan ojol untuknya karena ia sudah terlalu lama terjebak macet. "Jadi staf saya yang mencari ojol, dan dia yang bayar. Di tengah kemacetan. Luar biasa," tuturnya.

Kejadian ini memicu diskusi tentang efektivitas penggunaan transportasi alternatif seperti ojek online di tengah kemacetan Jakarta, serta etika berlalu lintas dan citra pejabat publik.