Elon Musk Mundur dari Jabatan di Pemerintahan AS Setelah Mengkritik Kebijakan Anggaran

Elon Musk, tokoh teknologi terkemuka dan CEO Tesla serta SpaceX, telah mengakhiri masa baktinya sebagai pegawai pemerintah khusus di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Pengumuman resmi dari Gedung Putih menyatakan bahwa proses pengunduran diri Musk dimulai pada Rabu malam, 28 Mei 2025. Langkah ini diambil setelah Musk secara terbuka mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Trump.

Musk sebelumnya menjabat di Departemen Efisiensi Pemerintahan AS (DOGE), sebuah posisi yang memungkinkannya untuk berkontribusi dalam pemerintahan hingga 130 hari setiap tahunnya. Namun, ketidaksepakatan mengenai kebijakan anggaran tampaknya menjadi pemicu utama pengunduran dirinya.

Dalam sebuah wawancara dengan CBS News, Musk menyindir RUU anggaran tersebut dengan menyebutnya "besar dan indah," namun ia menambahkan bahwa sebuah RUU tidak bisa sekaligus besar dan indah. Kritik ini merujuk pada paket anggaran yang mencakup pemotongan pajak signifikan dan peningkatan anggaran pertahanan yang substansial. Musk berpendapat bahwa kebijakan ini akan memperburuk defisit negara, sebuah pandangan yang bertentangan dengan misi DOGE yang dipimpinnya, yaitu memangkas anggaran federal dan merampingkan birokrasi.

"Saya rasa ini justru merusak kerja keras yang sudah kami lakukan," ungkap Musk.

Komentar pedas Musk rupanya memicu reaksi keras dari kalangan pejabat senior Gedung Putih, termasuk Wakil Kepala Staf Stephen Miller. Sumber internal mengindikasikan bahwa Gedung Putih bahkan menghubungi senator dari Partai Republik untuk memastikan dukungan terhadap paket anggaran tersebut. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menanggapi kritik dari tokoh berpengaruh seperti Musk.

Jejak Elon Musk di DOGE

Selama memimpin DOGE, Musk berhasil memangkas sekitar 260.000 posisi dari total 2,3 juta pegawai sipil pemerintah federal. Meskipun demikian, upaya pemangkasan ini tidak terlepas dari kontroversi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah pegawai yang seharusnya tidak terdampak justru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk individu yang memegang peran penting dalam program nuklir nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan dari proses restrukturisasi yang dilakukan oleh DOGE di bawah kepemimpinan Musk.

Meskipun Elon Musk telah mengundurkan diri, DOGE dipastikan akan terus beroperasi. Beberapa sekretaris kabinet telah melakukan diskusi dengan Gedung Putih untuk mencari cara melanjutkan program ini tanpa semakin mengasingkan anggota Kongres dari Partai Republik. Meskipun beberapa kepala departemen kemungkinan akan mempertahankan infrastruktur DOGE, sumber dari Reuters mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan akan berusaha untuk menegaskan kembali kendali atas anggaran dan staf masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program efisiensi pemerintahan akan tetap berjalan, namun arah dan implementasinya mungkin akan mengalami perubahan signifikan setelah kepergian Elon Musk.