Pengadilan AS Batalkan Kebijakan Tarif Kontroversial Era Trump

Sebuah putusan penting dari Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat baru-baru ini membatalkan sebagian besar kebijakan tarif impor yang diberlakukan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Keputusan ini menandai pukulan signifikan terhadap strategi ekonomi yang digagas Trump dan berpotensi membuka babak baru dalam hubungan perdagangan global, khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia.

Panel hakim memutuskan bahwa Trump telah melampaui batas kewenangannya ketika menerapkan tarif impor secara luas dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). IEEPA, yang seharusnya digunakan untuk mengatasi situasi darurat nasional, dinilai telah disalahgunakan sebagai alat untuk negosiasi perdagangan. Hakim menyatakan bahwa penggunaan IEEPA tersebut tidak diperbolehkan karena undang-undang federal tidak memberikan izin untuk itu.

Putusan ini secara langsung memerintahkan penghentian permanen seluruh kebijakan tarif menyeluruh yang telah diberlakukan sejak Januari 2025. Kebijakan ini mencakup tarif dasar 10 persen terhadap impor dari hampir semua negara. Kendati demikian, tarif untuk sektor-sektor tertentu, seperti baja dan aluminium, tidak termasuk dalam pembatalan ini karena didasarkan pada undang-undang yang berbeda. Pemerintahan Trump telah mengajukan banding atas putusan ini, tetapi ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan telah meningkat secara signifikan.

Analis dari Goldman Sachs berpendapat bahwa keputusan pengadilan ini dapat melemahkan posisi tawar Trump dalam negosiasi dengan mitra dagang utama, termasuk Uni Eropa dan China. Reaksi pasar keuangan terhadap berita ini cenderung positif, dengan dolar AS menguat terhadap euro dan yen, serta lonjakan indeks saham di Wall Street dan pasar Asia.

Peluang dan Tantangan bagi Indonesia

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, melihat putusan ini sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Dengan dibatalkannya tarif, tekanan diplomasi koersif yang selama ini digunakan oleh Trump akan berkurang. Indonesia dapat mengevaluasi kembali tawaran dagang kepada Amerika Serikat.

Karimi menekankan bahwa putusan ini juga membuka kesempatan untuk melakukan reformasi internal. Indonesia perlu mempercepat reformasi regulasi perdagangan dan investasi, meningkatkan daya saing ekspor, serta mengembangkan strategi diversifikasi pasar. Tanpa langkah-langkah korektif di dalam negeri, peluang ini hanya akan lewat tanpa dimanfaatkan.

Ia juga menyoroti pola diplomasi transaksional yang kerap ditunjukkan Trump, dan mengingatkan agar Indonesia tetap waspada dan tidak menjadi korban kepentingan politik negara besar. Ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menegosiasikan ulang posisi strategisnya, bukan hanya sebagai pasar pasif, tetapi sebagai mitra sejajar yang mampu melindungi kepentingan nasional.

Gugatan terhadap kebijakan tarif Trump sendiri berasal dari berbagai pihak, termasuk bisnis kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara yang terkena tarif. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut merusak kemampuan mereka untuk berbisnis. Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, yang memimpin gugatan dari 12 negara bagian AS, menyebut tarif Trump sebagai tindakan ilegal, sembrono, dan merusak ekonomi.

Jika putusan ini tetap berlaku hingga Mahkamah Agung, maka penggunaan tarif sebagai alat diplomasi cepat oleh presiden AS akan berakhir, membuka jalan bagi lanskap baru yang lebih terbuka untuk negosiasi global yang setara. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya strategi yang matang dan responsif untuk memanfaatkan peluang yang muncul, serta memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global yang semakin dinamis.