Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di wilayah pedesaan. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa dari 75.295 desa yang tersebar di seluruh Nusantara, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu segera diatasi.

Salah satu masalah utama adalah ketersediaan infrastruktur dasar. Lebih dari 3.000 desa masih belum teraliri listrik, sementara lebih dari 22.000 desa lainnya belum memiliki akses internet. Kondisi ini tentu menghambat kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan.

"Ternyata dari 75.295 masih ada 14% atau lebih dari 10.000 desa di seluruh Indonesia, khususnya di bagian Indonesia Timur, tergolong desa tertinggal dan sangat tertinggal," ujar Riza dalam acara Refleksi 1 Tahun Asosiasi Pertambangan Warga NUsantara (APWU) di Jakarta.

Selain masalah listrik dan internet, tantangan lain yang dihadapi adalah infrastruktur yang belum memadai, serta akses terhadap air bersih yang masih terbatas. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan ini perlu ditangani secara serius dan komprehensif.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Pemerintah berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa tertinggal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Beberapa program unggulan juga tengah disiapkan untuk mendukung upaya ini.

Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 82 juta anak di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa, karena melibatkan banyak pihak dalam proses produksi dan distribusi makanan.

"Ini program tidak hanya memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan nutrisi, gizi yang baik sehingga cerdas, sehat, tumbuh berkembang menjadi masyarakat yang sehat, yang baik, yang pinter, yang menjadi pemimpin bangsa, tapi juga punya multiplier impact yang luar biasa," jelas Riza.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan Program Sekolah Rakyat, yang bertujuan untuk memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah berencana meluncurkan 80.000 Koperasi Desa yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 12 Juli mendatang. Koperasi ini akan berperan penting dalam mendukung distribusi bahan pokok dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

"Bapak Presiden ingin di setiap desa ada budaya, sehingga semua produk desa, hasil tani, hasil laut, hasil nelayan, hasil budaya dapat disimpan di gudang-gudang kooperasi, sehingga tidak rusak, tidak jelek, tidak busuk, sehingga harganya tidak jatuh," tambahnya.

Diharapkan dengan berbagai upaya ini, kesenjangan pembangunan antara desa dan kota dapat dikurangi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan secara merata.