Job Fair Bekasi Berujung Ricuh: Pemerintah Dinilai Kurang Serius Fasilitasi Pencari Kerja

Kericuhan yang mewarnai pelaksanaan job fair di Bekasi menjadi sorotan tajam atas kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi para pencari kerja. Insiden ini memicu perdebatan tentang efektivitas strategi pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan penyediaan lapangan kerja yang layak.

Gelaran job fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi di Convention Center President University, Jababeka, Cikarang Utara, pada Selasa, 27 Mei 2025, mendadak viral di media sosial. Antusiasme yang tinggi dari para pencari kerja ternyata tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, sehingga acara tersebut berubah menjadi ajang desak-desakan dan kekacauan.

Bhima Yudhistira, seorang ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), mengkritik keras pemerintah atas insiden ini. Menurutnya, kericuhan tersebut adalah bukti nyata bahwa pemerintah kurang serius dalam mempersiapkan dan memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi mereka.

"Pemerintah tidak pernah serius mempersiapkan cara untuk memfasilitasi agar para pencari kerja ini bisa dengan nyaman, bisa mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

Bhima menyarankan agar pemerintah lebih fleksibel dalam menyelenggarakan job fair. Jika lokasi acara tidak memadai untuk menampung jumlah pengunjung yang besar, maka job fair sebaiknya diadakan secara online.

Job fair tersebut menawarkan 2.517 lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan. Namun, jumlah pencari kerja yang hadir membludak hingga mencapai 25.000 orang. Ketidakseimbangan antara jumlah lowongan dan jumlah pencari kerja ini menjadi salah satu pemicu kericuhan.

Bhima juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lulusan baru. Dengan data yang valid, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pasar tenaga kerja dan menyelenggarakan job fair yang lebih tepat sasaran.

"Seharusnya bisa menjadi data basis untuk ditangkap oleh Pemda, oleh pemerintah pusat. Sehingga pendataan tadi bisa di-matching-kan. Industri itu di kawasan Bekasi, kawasan sekitarnya, di Cikarang itu sedang butuh apa dan disiapkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan bahwa pihaknya telah memperingatkan pemerintah daerah untuk mempersiapkan job fair dengan matang.

"Pesan khusus kepada Pemerintah Daerah jika menyelenggarakan job fair supaya dipersiapkan dengan baik dari semua aspek sehingga tertib dalam pelaksanaannya," kata Sunardi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, mengungkapkan bahwa awalnya Disnaker berencana menggelar job fair secara online. Namun, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menginginkan acara tersebut tetap dilaksanakan secara tatap muka.

Insiden job fair Bekasi ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk lebih serius dan profesional dalam memfasilitasi para pencari kerja. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang ada dan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Persiapan matang: Pemerintah daerah harus mempersiapkan job fair dengan matang, termasuk memperkirakan jumlah pengunjung, menyediakan lokasi yang memadai, dan mengatur alur pendaftaran dan wawancara.
• Pendataan akurat: Pemerintah perlu memiliki data yang akurat tentang angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, korban PHK, dan lulusan baru.
• Job fair online: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan job fair secara online sebagai alternatif atau pelengkap job fair tatap muka.
• Kerja sama dengan perusahaan: Pemerintah perlu menjalin kerja sama yang erat dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.