Pemerintah Jepang mengambil langkah sigap dengan mengumumkan paket kebijakan ekonomi bernilai fantastis, mencapai 245 triliun Rupiah. Langkah ini ditujukan untuk melindungi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jepang dari potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat.

Paket bantuan komprehensif ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi UMKM. Bentuk dukungan tersebut meliputi peningkatan pendanaan korporat dan relaksasi persyaratan pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada UMKM yang terpengaruh oleh tarif yang diberlakukan oleh AS.

Selain fokus pada UMKM, pemerintah Jepang juga mengalokasikan dana sebesar 32,5 miliar Rupiah untuk membantu meringankan beban rumah tangga terkait lonjakan harga energi. Bantuan ini akan disalurkan untuk menekan biaya listrik dan gas selama periode tiga bulan, terhitung hingga bulan September. Diperkirakan, setiap rumah tangga akan merasakan manfaat dari program ini dengan potensi penghematan tagihan listrik sebesar 3.000 Yen, atau setara dengan 340.000 Rupiah.

Pemerintah juga merencanakan penambahan dana hibah khusus untuk membantu berbagai entitas, seperti rumah sakit dan usaha kecil, dalam mengelola biaya energi yang tidak tercover oleh program bantuan yang telah ada. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor vital yang rentan terhadap fluktuasi harga energi.

Kebijakan tarif impor AS menjadi perhatian utama Jepang. Saat ini, Jepang menghadapi tarif dasar sebesar 10 persen yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya, ditambah dengan bea masuk yang lebih tinggi untuk produk-produk seperti mobil, baja, dan aluminium. Ancaman tarif resiprokal sebesar 24 persen yang sempat diumumkan pada awal April lalu, meskipun kemudian ditangguhkan, semakin menambah kekhawatiran.

Upaya diplomasi terus diintensifkan. Utusan khusus pemerintah Jepang dijadwalkan untuk kembali melakukan perundingan dengan pihak AS di Washington. Jepang berharap agar seluruh tarif yang dikenakan oleh AS terhadap produk ekspornya dapat dicabut sepenuhnya.

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menaruh harapan besar untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden AS dalam pertemuan puncak G7 yang akan diselenggarakan di Kanada pada bulan mendatang. Tarif otomotif sebesar 25 persen menjadi perhatian khusus bagi Jepang, mengingat sektor otomotif memiliki peran penting dalam perekonomian Jepang, menyerap sekitar delapan persen dari total tenaga kerja.

Di tengah upaya untuk mengatasi dampak tarif impor, ekonomi Jepang mencatatkan kontraksi sebesar 0,2 persen pada kuartal pertama tahun 2025. Situasi ini semakin mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Daftar Bantuan Pemerintah Jepang:

• Pendanaan korporat untuk UMKM
• Pelonggaran syarat pinjaman untuk UMKM
• Bantuan untuk rumah tangga menghadapi lonjakan harga listrik dan gas (3.000 Yen per keluarga)
• Dana hibah khusus untuk rumah sakit dan usaha kecil

Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah Jepang berupaya meminimalkan dampak negatif tarif impor AS dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.